Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan dan penegakan hukum yang ada di sektor kelautan dan perikanan bukan hanya semata mendorong kesejahteraan nelayan. Tetapi ini juga membuka ruang untuk melakukan eksplorasi ladang minyak di bawah laut.
Dia mengatakan, dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah menangkap dan mengejar 7.000 kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 488 kapal telah ditenggelamkan.
"Laut adalah masa depan kita. Sekarang kapal yang 7.000 tidak ada, kesejahteraan nelayan kita untuk memanfaatkan sumber daya laut kita," ujar dia di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Baca Juga
Advertisement
Selain itu, di laut Indonesia juga memiliki potensi yang belum tergali dengan baik, yaitu ladang minyak.
"Sekarang ini banyak ladang minyak kita yang tidak tereksplorasi dengan baik di dalam laut kita. Kita ingin ladang minyak memberikan pendapatan banyak kepada negara," tandas dia.
Soal Pembebasan Lahan, Jokowi Sebut Tak Ada Ganti Rugi tapi Untung
Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan terkait pembebasan lahan, pihaknya sudah tak lagi menerapkan sistem ganti rugi selama kepemimpinannya. Sistem yang dijalankan bahkan menerapkan ganti untung.
Dengan begitu, selain proyek infrastruktur yang diprogramkan tetap terlaksana, masyarakat yang terkena dampak juga lebih sejahtera. "Soal ganti rugi konflik pembebasan lahan, kita tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," jelas Jokowi di Hotel Sultan, Minggu (17/2/2019).
Banyaknya konflik yang terjadi sebelumnya, mayoritas dikatakan karena anggaran pembebasan lahan cukup kecil. Besarannya hanya 2-3 persen dari nilai proyeknya.
"Seharusnya potensi dana pembebasan lahan tersebut kenapa tidak dinaikkan menjadi 4-5 persen," ujar Jokowi.
Advertisement
