Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan gencar membangun startup-startup baru di dalam negeri pada tahun ini. Unicorn yang telah ada di Indonesia perlu ditambah lagi jumlahnya.
"Di Asia itu ada 7 Unicorn, dan 4 itu ada di Indonesia. Jadi dalam rangka mendorong Unicorn-Unicorn baru, kita siapkan 1.000 startup baru dengan incubator-incubator global," ujar Jokowi saat Debat Capres Kedua di Hotel Sultan di Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Baca Juga
Advertisement
Tak hanya itu, dia menjelaskan, pemerintah bahkan telah membangun sistem yang mendukung dalam pertumbuhan Unicorn di Indonesia. Pemerintah dinilai pro atas kehadiran pertumbuhan perusahaan rintisan lokal di dalam negeri.
"Bahkan dalam regulasi sekarang sudah memudahkan startup, kita dorong tanpa regulasi yang ketat. Mereka bisa daftarkan perusahaan mereka lewat online sekarang. Jadi kita pastikan agar mereka benar-benar mampu songsong revolusi industri 4.0 dengan SDM yang berkualitas," ujarnya.
Jokowi kemudian mempertanyakan soal Unicorn ini kepada Prabowo, yang kemudian balik bertanya. "Apa itu Unicorn?," tanya Prabowo.
[Cek Fakta] Prabowo Sebut Pembangunan Era Jokowi Tak Efisien, Benarkah?
Pada panggung debat capres kedua, Prabowo mengkritik pembangunan yang dibangun di era Jokowi. Prabowo memakai laporan Bank Dunia sebagai referensi dalam menyebut pembangunan Jokowi tidak efisien.
"Laporan Bank Dunia mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak ekonomi kita secara riil, yang dianggap tidak efisien, dan tidak sesuai dengan proses-proses yang tertib," jelas Prabowo, Minggu (17/2/2019) di Hotel Sultan, Jakarta.
Prabowo tidak menyebut laporan mana yang ia jadikan referensi. Namun,Januari lalu sempat beredar kabar ada dua laporan Bank Dunia yang mengkritik pembangunan Jokowi karena prosesnya yang kurang baik karena masalah perencanaan.
Jokowi langsung membantah ucapan Prabowo, dan menyatakan sudah melakukan studi yang tepat. Tetapi, sebenarnya dua berita mengenai Bank Dunia itu sudah dibantah langsung oleh Bank Dunia. Laporan pertama yang mengkritik perencanaan infrastruktur ternyata laporan tahun 2014.
"Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik, (dan) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu," jelas pernyataan resmi Bank Duniapada awal bulan lalu.
Lalu, ada pula laporan Bank Dunia yang lebih baru berjudul Indonesia Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang disebut "mengkritik" kualitas infrastruktur Indonesia.
Itu pun sudah dibantah Bank Dunia, sebab ternyata laporan tersebut ditulis bersama pihak pemerintah dan bersifat assessment, bukan kritik. Laporannya juga belum final.
"Itu belum final. Itu dimulai disiapkan pertengahan 2017," ujar Lestari Boediono, Senior Communication Officer Bank Dunia Indonesia saat dihubungi Liputan6.com pada Januari lalu.
"Laporannya itu dibuatnya diskusi sama Kementerian Keuangan, Bappenas, Koordinator, BUMN, PUPR, Perdagangan OJK, nah kemarin itu baru ada diskusi high level pada Desember yang melibatkan kementerian-kementerian ini semua," tegas Lestari.
Advertisement
