Liputan6.com, Jakarta Hingga Senin, 18 Februari 2019, pukul 15.45 WIB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan sebanyak 50.944 Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (NIP CPNS 2018) di 222 instansi.
Keseluruhan instansi yang telah mengusulkan penetapan NIP ke BKN tersebut, terdiri dari 52 Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) dan 170 Instansi Daerah (Kabupaten/Kota).
Baca Juga
Advertisement
Meski dari total 222 instansi tersebut, masih ada beberapa instansi yang progres penetepannya belum 100 persen--seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang masih 99 persen, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih 98 persen, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih 97 persen, Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih 12 persen, dan Kejaksaan Agung masih 9 persen--namun hal ini tetap menjadi kabar baik bagi para CPNS 2018 yang telah diterima dan menunggu lama.
Kabar baik ini sendiri disampaikan secara langsung oleh BKN melalui akun Twitter resminya, @BKNgoid.
"Hai #SobatBKN sampai dng tgl 18 Feb 2019 Pukul 15.45, sejumlah 50.944 NIP #CPNS2018 di 222 Instansi telah ditetapkan. Cek di http://bkn.go.id right bar atau klik https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRX03iG9bkgW_zaOdChEqqK1hqgmIAAmEBV35Fk9Dr82rfN2SUpI7EiWAJBE_wZ9s67Wms-5f6947Us/pubhtml … … … …
#2019JadiASN #BKNSemangatUntukNegeri #ASNKerenTanpaKorupsi," kicau BKN.
Berikut 222 instansi yang telah mengusulkan penetapan NIP CPNS 2018 ke BKN:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Kementerian Luar Negeri
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kementerian Sekretariat Negara
8. Setjen WANTANNAS
9. Badan Kepegawaian Negara
10. Arsip Nasional Republik Indonesia
11. Badan Koordinasi Penanaman Modal
12. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
13. Perpustakaan Nasional RI
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
15. Lembaga Ketahanan Nasional RI
16. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
19. Ombudsman Republik Indonesia
20. Badan Pengawas Pemilihan Umum
21. Pemerintah Provinsi Riau
22. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
23. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
24. Pemerintah Kab. Siak
25. Pemerintah Kota Dumai
26. Pemerintah Kab. Agam
27. Pemerintah Kab. Pasaman
28. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
29. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
30. Pemerintah Kota Bukittinggi
Selanjutnya
31. Pemerintah Kota Padang Panjang
32. Pemerintah Kota Solok
33. Pemerintah Kota Padang
34. Pemerintah Kota Payakumbuh
35. Pemerintah Kab. Sarolangun
36. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
37. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
38. Pemerintah Kab. Banyuasin
39. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
40. Pemerintah Kota Pagar Alam
41. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
42. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
43. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
44. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
45. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
46. Pemerintah Kab. Lebong
47. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
48. Pemerintah Provinsi Lampung
49. Pemerintah Kab. Way Kanan
50. Pemerintah Kota Metro
51. Pemerintah Kota Bekasi
52. Pemerintah Kota Cimahi
53. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
54. Pemerintah Kab. Kulon Progo
55. Pemerintah Kab. Semarang
56. Pemerintah Kab. Rembang
57. Pemerintah Kab. Wonogiri
58. Pemerintah Kota Magelang
59. Pemerintah Kab. Magetan
60. Pemerintah Kota Malang
Advertisement
Selanjutnya
61. Pemerintah Kab. Mempawah
62. Pemerintah Kab. Bengkayang
63. Pemerintah Kab. Gianyar
64. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
65. Pemerintah Kota Ternate
66. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
67. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
68. Kementerian Keuangan
69. Kementerian Kesehatan
70. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
71. Badan Pusat Statistik
72. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
73. Kepolisian Negara
74. Pemerintah Kab. Kampar
75. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
76. Pemerintah Kota Pekanbaru
77. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
78. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
79. Pemerintah Kab. Muara Enim
80. Pemerintah Kota Palembang
81. Pemerintah Provinsi Bengkulu
82. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
83. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
84. Pemerintah Kota Cilegon
85. Pemerintah Kab. Bantul
86. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
87. Pemerintah Kab. Jepara
88. Pemerintah Kab. Cilacap
89. Pemerintah Kab. Wonosobo
90. Pemerintah Kab. Sukoharjo
Selanjutnya
91. Pemerintah Kota Salatiga
92. Pemerintah Kota Surakarta
93. Pemerintah Kota Surabaya
94. Pemerintah Kota Probolinggo
95. Pemerintah Kota Blitar
96. Pemerintah Kota Batu
97. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
98. Pemerintah Kab. Sanggau
99. Pemerintah Kab. Sintang
100. Pemerintah Kab. Kayong Utara
101. Pemerintah Kab. Banggai
102. Pemerintah Kab. Wajo
103. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
104. Pemerintah Kota Batam
105. Pemerintah Kab. Polewali Mandar
106. Kementerian Pertanian
107. Kementerian Perhubungan
108. Kementerian Perindustrian
109. Kementerian Pariwisata
110. Badan Intelijen Negara
111. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
112. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
113. Badan Ekonomi Kreatif
114. Pemerintah Kab. Pelalawan
115. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
116. Pemerintah Kab. Solok Selatan
117. Pemerintah Kab. Dharmasraya
118. Pemerintah Kota Sawahlunto
119. Pemerintah Kota Pariaman
120. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
Advertisement
Selanjutnya
121. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
122. Pemerintah Kab. Tanggamus
123. Pemerintah Kab. Pandeglang
124. Pemerintah Kab. Grobogan
125. Pemerintah Kab. Banyumas
126. Pemerintah Kab. Pamekasan
127. Pemerintah Kab. Ponorogo
128. Pemerintah Kab. Pohuwato
129. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
130. Pemerintah Kab. Luwu Utara
131. Pemerintah Kab. Buleleng
132. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
133. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
134. Badan Tenaga Nuklir Nasional
135. Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
136. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
137. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
138. Pemerintah Kab. Tanah Datar
139. Pemerintah Kab. Ciamis
140. Pemerintah Kota Serang
141. Pemerintah Kab. Pekalongan
142. Pemerintah Kab. Ketapang
143. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
144. Pemerintah Kab. Karimun
145. Kementerian Kelautan dan Perikanan
146. Sekretariat Jenderal DPR RI
147. Badan Siber dan Sandi Negara
148. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
149. Badan Keamanan Laut RI
150. Pemerintah Kab. Rokan Hilir
Selanjutnya
151. Pemerintah Kab. Musi Rawas
152. Pemerintah Kab. Belitung Timur
153. Pemerintah Kota Madiun
154. Pemerintah Kab. Sambas
155. Pemerintah Kab. Kubu Raya
156. Pemerintah Kota Tanjungpinang
157. Kementerian Sosial
158. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
159. Pemerintah Kab. Lampung Utara
160. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
161. Pemerintah Kab. Bandung Barat
162. Pemerintah Kab. Boyolali
163. Pemerintah Kab. Situbondo
164. Pemerintah Kab. Solok
165. Pemerintah Kab. Pringsewu
166. Pemerintah Kab. Sumenep
167. Pemerintah Kab. Melawi
168. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
169. Pemerintah Kab. Tegal
170. Pemerintah Kab. Sumbawa
171. Pemerintah Kab. Jembrana
172. Pemerintah Kab. Lombok Timur
173. Pemerintah Kota Semarang
174. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
175. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
176Pemerintah Kab. Belu
177. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
178. Pemerintah Kota Tegal
179. Pemerintah Kota Kendari
180. Pemerintah Kab. Klungkung
Advertisement
Selanjutnya
181. Pemerintah Kab. Lombok Utara
182. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
183. Pemerintah Kab. Bogor
184. Pemerintah Kab. Flores Timur
185. Pemerintah Kab. Boalemo
186. Pemerintah Kab. Karawang
187. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
188. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
189. Pemerintah Kota Bima
190. Pemerintah Kab. Karangasem
191. Pemerintah Kab. Sumba Barat
192. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
193. Pemerintah Kota Bogor
194. Kementerian Ketenagakerjaan
195. Pemerintah Kab. Luwu Timur
196. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
197. Kementerian Komunikasi dan Informatika
198. Pemerintah Kota Sukabumi
199. Pemerintah Kab. Blora
200. Pemerintah Kab. Purwakarta
201. Pemerintah Kab. Bangka Barat
202. Pemerintah Kab. Batubara
203. Pemerintah Kab. Gunung Mas
204. Pemerintah Kab. Pidie Jaya
205. Pemerintah Kab. Pesawaran
206. Pemerintah Kab. Alor
207. Pemerintah Kab. Lebak
208. Pemerintah Kab. Serang
209. Pemerintah Kab. Muaro Jambi
210. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Selanjutnya
211. Pemerintah Kab. Enrekang
212. Pemerintah Kab. Maros
213. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
214. Pemerintah Kab. Pasuruan
215. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
216. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
217. Kementerian Perdagangan
218. Kejaksaan Agung
219. Pemerintah Kota Sibolga
220. Pemerintah Kota Pekalongan
221. Pemerintah Kota Prabumulih
222. Pemerintah Kab. Bandung
Advertisement
