Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi PPP MPR Achmad Baidowi menilai penampilan capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dalam debat kedua, Minggu malam lalu, bisa menarik perhatian mereka yang belum menentukan pilihan sekaligus menekan angka golput.
"Saya yakin kalangan yang tadinya masih apatis, karena menyaksikan debat tadi malam kemudian memilih Pak Jokowi karena Beliau tampil prima dengan paparan data konkret, bukan hoaks," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 Februari 2019.
Advertisement
Selanjutnya, kata politikus yang akrab disapa Awiek itu, menjadi tugas Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin untuk bisa meyakinkan swing voters memilih pasangan ini.
Ia melanjutkan, dalam literatur kepemiluan terdapat empat penyebab golput. Pertama karena tidak masuk dalam DPT, kedua karena kesibukan dan lain hal sehingga pada saat pemilu tidak sedang berada di tempat. Ketiga, karena tidak cocok dengan program pasangan calon. Keempat, karena menganggap pemilu tidak linear dengan kesejahteraan.
"Penyebab ketiga dan keempat akan berkurang dengan beralih dukungan ke Jokowi karena performanya sangat bagus saat debat kedua," ujar Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin ini seperti dikutip Antara.
Lebih jauh, Wakil Sekjen PPP ini memperkirakan angka golput dalam Pemilu 2019 tidak akan besar karena pemilu dilakukan serentak.
"Kami yakin ada penurunan angka golput. Dengan pemilu serentak ini maka semua elemen ikut bergerak," katanya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Peran Media Massa
Untuk mengurangi angka golput, dia juga menekankan pentingnya sosialisasi tentang Pemilu 2019 kepada masyarakat. Awiek mengakui masih ada masyarakat terutama di daerah yang sulit terjangkau belum mengetahui pemilu dilakukan secara serentak.
Peran media massa menurutnya juga penting untuk menginformasikan berita pemilu serentak yang baru pertamakali diadakan di Indonesia.
"Selain peran penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, peran media sangat besar untuk menekan golput melalui sosialisasi," tukas anggota Baleg DPR ini.
Advertisement