Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat menyaksikan Dirjen Dukcapil dan Dirjen Bina Keuangan Daerah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta, Selasa (19/2). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Menteri LHK Siti Nurbaya menandatangani Nota Kesepahaman di Jakarta, Selasa (19/2). Kemendagri, MK, KLHK, OJK, dan PPATK menyepakati kerja sama pemanfaatan data kependudukan. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Menteri LHK Siti Nurbaya menunjukkan dokumen Nota Kesepahaman di Jakarta, Selasa (19/2). Pemanfaatan data kependudukan Kemendagri ini untuk dipergunakan dalam beberapa hal tertentu. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Menteri LHK Siti Nurbaya memberi sambutan saat penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta, Selasa (19/2). KLHK menggunakan data kependudukan Kemendagri untuk sinkronisasi, verifikasi, dan validasi. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) menandatangai Nota Kesepahaman dengan OJK, MK, KLHK, dan PPATK di Jakarta, Selasa (19/2). Menurut Tjahjo, kerja sama ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta perencanaan pembangunan. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Ketua MK Anwar Usman (tengah) menunjukkan dokumen Nota Kesepahaman di Jakarta, Selasa (19/2). Kerja sama ini juga untuk penegakan hukum dan mencegah terjadinya kriminalitas. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) mendampingi Dirjen Dukcapil dan Dirjen Bina Keuangan Daerah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta, Selasa (19/2). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman dengan OJK, MK, KLHK, dan PPATK di Jakarta, Selasa (19/2). Akses data ini dinilai penting untuk industri jasa keuangan. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
