Liputan6.com, Jakarta Persipura Jayapura termasuk beberapa klub yang tidak sepakat PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Wacana ini mengemuka setelah penetapan Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono menjadi tersangka oleh Satgas Mafia Sepakbola.
Penetapan Jokdri sebagai tersangka praktis membuat kursi Plt Ketum PSSI menjadi lowong. Namun manajemen Persipura Jayapura sendiri belum memikirkan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari ketum baru.
Advertisement
Sekretaris Umum Persipura, Rocky Bebena menilai kalau KLB bukan solusi untuk memecahkan persoalan pengaturan skor. KLB berpotensi memunculkan kegaduhan jelang agenda penting pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Selain itu, mengacu pada statuta PSSI, Rocky menjelaskan, KLB juga harus melalui mekanisme berdasarkan statuta permintaan komite eksekutif dan 2/3 dari voter anggota federasi.
"Jangan salah persepsi dulu, jangan dulu bawa ke KLB karena kasus ini, apalagi ketua umum itu kemarin mengundurkan diri, berarti harus diganti dengan pelaksana tugas (Plt), jadi kalau bermasalah lagi, maka exco tertua bisa menjadi pengganti untuk melaksanakan tugas itu," ujar Rocky kepada media, Sabtu (16/2/2019) kemarin.
"Kami bukan tidak mau melaksanakan KLB pasca kasus itu, tapi agenda penting sekarang sudah dekat pilpres dan pileg . Semua harus menghargai agenda negara ini dan jangan meremehkan agenda ini," ujarnya.
Potensi Disusupi
Dia mengatakan, sepak bola tak hanya berpengaruh di lapangan. Olahraga ini juga terkadang bisa dijadikan alat untuk memprovokasi dan disusupi dengan beragam kepentingan.
Menurut Rocky, KLB lebih baik digelar setelah agenda Pilpres dan Pileg. “Karena kalau sekarang digelar, KLB itu bisa menjadi sebagai alat provokasi sekaligus bisa mengganggu sistem. Biarkan kepengurusan periode ini berakhir, karena hanya tersisa setahun lagi untuk memilih ketua umum baru,"katanya.
Advertisement
