Liputan6.com, Kuala Lumpur - Kementerian Pertahanan Malaysia mengaku kehilangan lebih dari 500 juta ringgit (setara Rp 1,7 triliun) dari beberapa kesepakatan pertukaran tanah senilai 4,75 miliar ringgit, atau sekitar Rp 16,3 triliun.
Menteri Pertahanan Mohammad Sabu mengatakan bahwa kementeriannya telah menerima laporan dari Komite Penyelidikan Tata Pemerintahan, Pengadaan, dan Keuangan --yang dipimpin oleh mantan Auditor-Jenderal Ambrin Buang-- tentang kesepakatan pertukaran lahan, yang dibahas dalam pertemuan kabinet Rabu 13 Februari lalu.
Baca Juga
Advertisement
"Panitia menyelidiki 16 kesepakatan yang melibatkan 2.932 hektar tanah milik kementerian. Selain nilai tanah, biaya proyek diperkirakan senilai 4,88 miliar ringgit," kata Sabu, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Rabu (20/2/2019).
Dia menambahkan bahwa kementeriannya telah diberitahu bahwa sebagian besar proyek pertukaran lahan dilaksanakan tanpa perencanaan terperinci.
Pemilihan perusahaan pengembang --dari Malaysia dan asing-- juga tidak dilakukan melalui uji tuntas, lanjut Sabu.
Ketika datang ke pemilihan lokasi pertukaran lahan, Menhan Sabu mengatakan bahwa turut terjadi "campur tangan politik dari tempat-tempat tertentu".
"Ini menghasilkan bagian dari proyek yang melebihi durasi kontrak yang telah disepakati sebelumnya," katanya.
Ditambahkan oleh Menhan Sabu, meski sebagian proyek telah selesai di beberapa lokasi di seantero Malaysia, tetapi kualitas konstruksinya kurang memuaskan.
Simak video pilihan berikut:
Disebut Kebohongan Besar
Menanggapi kasus di atas, Menhan Sabu menginstruksikan petugasnya untuk mengajukan laporan kepada polisi, Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dan lembaga terkait, sehingga investigasi dapat segera dilakukan.
April lalu, mantan menteri --sekaligus petinggi UMNO-- Rafidah Aziz secara terbuka menuduh bahwa tanah milik Angkatan Bersenjata Malaysia telah ditukar oleh sebuah perusahaan, yang diduga berada di bawah kendali tiga individu kunci yang tidak disebutkan namanya.
Aziz hanya menyebut bahwa tiga individu tersebut memiliki koneksi dengan kepemimpinan menteri pertahanan sebelumnya, Hishammuddin Hussein.
Namun, hal itu segera dibantah oleh Hussein, yang menyebut tuduhan tersebut sebagai sebuah "kebohongan besar".
Advertisement
