Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Tahun ini, dana desa yang diberikan pemerintah ialah sebesar Rp70 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp60 triliun.
"Fisik infrastruktur sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa," kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, pada Rabu, 20 Februari 2019.
Advertisement
Upaya meningkatkan perekonomian desa tersebut dimulai dengan melihat apa yang menjadi keunggulan suatu desa. Desa yang memiliki pemandangan alam maupun objek wisata yang indah, dapat memfokuskan upayanya untuk menggarap keunggulan tersebut agar nantinya menghasilkan pemasukan bagi desa itu sendiri.
"Ini ada di Jawa Tengah, Desa Ponggok. Desa itu memiliki umbul air kemudian dibuat desa wisata. Dana desa sebagian masuk ke sana. Apa yang terjadi? Satu tahun bisa mendapatkan income Rp14 miliar," tuturnya.
Upaya lainnya dapat ditempuh dengan mendorong produk-produk lokal yang ada di suatu desa untuk memiliki nilai lebih. Pemerintah desa, kata Presiden, juga dapat membantu menghubungkan produsen setempat dengan konsumennya melalui media daring.
"Mulai dipikirkan produk-produk yang ada di desa itu untuk bisa masuk ke marketplace, bisa masuk ke online, bisa dijual ke toko online sehingga produk-produk ini dari produsen di petani larinya ke konsumen itu lewat pemasaran online," ujarnya.
Selama empat tahun ke belakang, dana desa yang dikucurkan untuk kurang lebih 74.900 desa di seluruh Indonesia, telah menghasilkan sejumlah infrastruktur desa yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga desa setempat.
Di antaranya ialah jalan desa yang telah terbangun sepanjang 191.000 kilometer, 58.000 unit irigasi, 8.900 pasar desa, hingga 24.000 posyandu.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
(*)
