Liputan6.com, Jakarta Hingga Kamis, 21 Februari 2019, pukul 09.45 WIB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan sebanyak 58.036 Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (NIP CPNS 2018) di 253 instansi.
Keseluruhan instansi yang telah mengusulkan penetapan NIP ke BKN tersebut, terdiri dari 56 Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) dan 197 Instansi Daerah (Kabupaten/Kota).
Baca Juga
Advertisement
Meski dari total 253 instansi tersebut, masih ada beberapa instansi yang progres penetepannya belum 100 persen--seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) masih 99 persen, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 98 persen, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih 97 persen, Kejaksaan Agung 20 persen, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 11 persen--namun hal ini tetap menjadi kabar baik bagi para CPNS 2018 yang telah diterima dan menunggu lama.
Kabar baik ini sendiri disampaikan secara langsung oleh BKN melalui akun Twitter resminya, @BKNgoid.
"Pagi #SobatBKN hingga tgl 21 Feb 2019 Pukul 09.45, sejumlah 58.036 NIP #CPNS2018 di 255 Instansi telah ditetapkan. Cek di http://bkn.go.id right bar atau klik https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRX03iG9bkgW_zaOdChEqqK1hqgmIAAmEBV35Fk9Dr82rfN2SUpI7EiWAJBE_wZ9s67Wms-5f6947Us/pubhtml … … … … …
#2019JadiASN #BKNSemangatUntukNegeri #ASNKerenTanpaKorupsi," kicau BKN.
Sekadar informasi, Seleksi CPNS 2018 ini diselenggarakan di 76 Kementerian dan Lembaga serta 525 Pemerintah Daerah.
Dalam seleksi CPNS tahun 2018 tersebut, tiga formasi yang menjadi fokus. Untuk tenaga pendidik terisi sebanyak 89 persen atau 98.879 formasi, tenaga kesehatan terisi 88 persen dengan 38.694 formasi terisi, sementara tenaga teknis yang mencapai 96 persen dengan jumlah formasi terisi 40.984.
Formasi untuk Seleksi CPNS 2018 ini terbagi menjadi dua, yakni formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum terisi sebesar 93 persen dengan total 166.175 formasi terisi. Sedangkan formasi khusus hanya terisi sebanyak 12.382 formasi atau 53 persen.
“Dari formasi khusus tersebut, paling banyak diisi oleh formasi untuk eks tenaga honorer K-II sebanyak 6.812 formasi, dan diaspora hanya empat formasi yang terisi,” imbuh Menteri PANRB Syafruddin.
Berikut 253 instansi yang telah mengusulkan penetapan NIP CPNS 2018 ke BKN:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Kementerian Luar Negeri
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kementerian Sekretariat Negara
8. Setjen WANTANNAS
9. Badan Kepegawaian Negara
10. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
11. Arsip Nasional Republik Indonesia
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal
13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
14. Perpustakaan Nasional RI
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
16. Lembaga Ketahanan Nasional RI
17. Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
18. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
19. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
21. Ombudsman Republik Indonesia
22. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
23. Badan Pengawas Pemilihan Umum
24. Pemerintah Provinsi Riau
25. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
26. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
27. Pemerintah Kab. Siak
28. Pemerintah Kota Dumai
29. Pemerintah Kab. Agam
30. Pemerintah Kab. Pasaman
Selanjutnya
31. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
32. Pemerintah Kab. Tanah Datar
33. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
34. Pemerintah Kota Bukittinggi
35. Pemerintah Kota Padang Panjang
36. Pemerintah Kota Solok
37. Pemerintah Kota Padang
38. Pemerintah Kota Payakumbuh
39. Pemerintah Kab. Sarolangun
40. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
41. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
42. Pemerintah Kab. Musi Rawas
43. Pemerintah Kab. Banyuasin
44. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
45. Pemerintah Kota Pagar Alam
46. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
47. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
48. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
49. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
50. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
51. Pemerintah Kab. Lebong
52. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
53. Pemerintah Provinsi Lampung
54. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
55. Pemerintah Kab. Way Kanan
56. Pemerintah Kota Metro
57. Pemerintah Kota Bekasi
58. Pemerintah Kota Cimahi
59. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
60. Pemerintah Kab. Kulon Progo
Advertisement
Selanjutnya
61. Pemerintah Kab. Semarang
62. Pemerintah Kab. Pekalongan
63. Pemerintah Kab. Rembang
64. Pemerintah Kab. Wonogiri
65. Pemerintah Kota Salatiga
66. Pemerintah Kota Magelang
67. Pemerintah Kab. Magetan
68. Pemerintah Kota Malang
69. Pemerintah Kota Batu
70. Pemerintah Kab. Sambas
71. Pemerintah Kab. Mempawah
72. Pemerintah Kab. Bengkayang
73. Pemerintah Kab. Kayong Utara
74. Pemerintah Kab. Gianyar
75. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
76. Pemerintah Kota Ternate
77. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
78. Pemerintah Kota Tanjungpinang
79. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
80. Kementerian Keuangan
81. Kementerian Pertanian
82. Kementerian Kesehatan
83. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
84. Badan Pusat Statistik
85. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
86. Kepolisian Negara
87. Pemerintah Kab. Kampar
88. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
89. Pemerintah Kota Pekanbaru
90. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
Selanjutnya
91. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
92. Pemerintah Kab. Muara Enim
93. Pemerintah Kota Palembang
94. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
95. Pemerintah Kab. Belitung Timur
96. Pemerintah Provinsi Bengkulu
97. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
98. Pemerintah Kota Cilegon
99. Pemerintah Kab. Bantul
100. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
101. Pemerintah Kab. Jepara
102. Pemerintah Kab. Banyumas
103. Pemerintah Kab. Cilacap
104. Pemerintah Kab. Wonosobo
105. Pemerintah Kab. Sukoharjo
106. Pemerintah Kota Surakarta
107. Pemerintah Kota Surabaya
108. Pemerintah Kota Probolinggo
109. Pemerintah Kota Blitar
110. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
111. Pemerintah Kab. Sanggau
112. Pemerintah Kab. Sintang
113. Pemerintah Kab. Melawi
114. Pemerintah Kab. Banggai
115. Pemerintah Kab. Wajo
116. Pemerintah Kab. Buleleng
117. Pemerintah Kab. Flores Timur
118. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
119. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
120. Pemerintah Kota Batam
Advertisement
Selanjutnya
121. Pemerintah Kab. Polewali Mandar
122. Kementerian Perhubungan
123. Kementerian Perindustrian
124. Kementerian Pariwisata
125. Badan Intelijen Negara
126. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
127. Badan Ekonomi Kreatif
128. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
129. Pemerintah Kab. Pelalawan
130. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
131. Pemerintah Kab. Solok
132. Pemerintah Kab. Solok Selatan
133. Pemerintah Kab. Dharmasraya
134. Pemerintah Kota Sawahlunto
135. Pemerintah Kota Pariaman
136. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
137. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
138. Pemerintah Kab. Tanggamus
139. Pemerintah Kab. Bandung Barat
140. Pemerintah Kab. Pandeglang
141. Pemerintah Kab. Grobogan
142. Pemerintah Kota Tegal
143. Pemerintah Kab. Pamekasan
144. Pemerintah Kab. Ponorogo
145. Pemerintah Kab. Pohuwato
146. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
147. Pemerintah Kab. Luwu Utara
148. Pemerintah Kab. Halmahera Timur
149. Pemerintah Kab. Lingga
150. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Selanjutnya
151. Kementerian Kelautan dan Perikanan
152. Badan Tenaga Nuklir Nasional
153. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
154. Pemerintah Kab. Rokan Hilir
155. Pemerintah Kab. Seluma
156. Pemerintah Kab. Lampung Barat
157. Pemerintah Kab. Ciamis
158. Pemerintah Kota Serang
159. Pemerintah Kab. Boyolali
160. Pemerintah Kota Madiun
161. Pemerintah Kab. Ketapang
162. Pemerintah Kab. Kubu Raya
163. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
164. Pemerintah Kab. Karimun
165. Sekretariat Jenderal DPR RI
166. Badan Siber dan Sandi Negara
167. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
168. Badan Keamanan Laut RI
169. Pemerintah Kab. Lampung Utara
170. Pemerintah Kab. Situbondo
171. Pemerintah Kab. Gunung Mas
172. Pemerintah Kab. Boalemo
173. Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
174. Pemerintah Kab. Halmahera Utara
175. Kementerian Sosial
176. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
177. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
178. Pemerintah Kab. Sumenep
179. Pemerintah Kab. Pesawaran
180. Pemerintah Kab. Pringsewu
Advertisement
Selanjutnya
181. Pemerintah Kab. Landak
182. Pemerintah Kab. Halmahera Barat
183. Pemerintah Kab. Bogor
184. Pemerintah Kab. Tegal
185. Pemerintah Kab. Sumbawa
186. Kementerian Ketenagakerjaan
187. Pemerintah Kab. Jembrana
188. Pemerintah Kab. Lombok Timur
189. Pemerintah Kab. Lombok Utara
190. Pemerintah Kab. Bintan
191. Kementerian Komunikasi dan Informatika
192. Pemerintah Kota Bogor
193. Pemerintah Kota Semarang
194. Pemerintah Kota Bima
195. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
196. Pemerintah Kab. Belu
197. Pemerintah Kab. Sumba Barat
198. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
199. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
200. Pemerintah Kota Kendari
201. Pemerintah Kab. Pidie Jaya
202. Pemerintah Kab. Luwu Timur
203. Pemerintah Kab. Klungkung
204. Pemerintah Kab. Karawang
205. Pemerintah Kab. Lampung Timur
206. Pemerintah Kab. Blora
207. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
208. Pemerintah Kab. Lebak
209. Pemerintah Kab. Serang
210. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
Selanjutnya
211. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
212. Pemerintah Kab. Pasuruan
213. Pemerintah Kab. Alor
214. Pemerintah Kab. Karangasem
215. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
216. Pemerintah Kab. Maros
217. Pemerintah Kab. Banyuwangi
218. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
219. Pemerintah Kab. Muaro Jambi
220. Pemerintah Kota Sukabumi
221. Pemerintah Kab. Purwakarta
222. Pemerintah Kab. Bangka Barat
223. Pemerintah Kab. Batubara
224. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
225. Pemerintah Kota Pekalongan
226. Pemerintah Kab. Toraja Utara
227. Pemerintah Kab. Tana Tidung
228. Pemerintah Kab. Wakatobi
229. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
230. Pemerintah Kota Sibolga
231. Kementerian Pertahanan
232. Pemerintah Kota Banda Aceh
233. Pemerintah Kab. Sumba Tengah
234. Pemerintah Kab. Enrekang
235. Pemerintah Kota Prabumulih
236. Pemerintah Kab. Sumba Timur
237. Kementerian Perdagangan
238. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
239. Pemerintah Kab. Aceh Timur
240. Pemerintah Kab. Bandung
Advertisement
Selanjutnya
241. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
242. Pemerintah Kab. Tojo Una Una
243. Pemerintah Kab. Banjarnegara
244. Pemerintah Kota Tanjungbalai
245. Kejaksaan Agung
246. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
247. Badan Informasi Geospasial
248. Pemerintah Provinsi NTB
249. Pemerintah Kab. Aceh Barat
250. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
251. Pemerintah Kota Manado
252. Pemerintah Kab. Seruyan
253. Pemerintah Kota Tasikmalaya
