Liputan6.com, Jakarta - Dalam debat Pilpres 2019 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengurangi setengah dari total undangan yang hadir. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pun angkat bicara.
Menurut dia, bukan hanya pendukung yang seharusnya dikurangi saat acara debat. Tapi juga pejabat negara yang tidak terkait dengan tim pemenangan atau capres dan cawapres juga perlu ikut dikurangi.
Advertisement
"Mungkin yang perlu dikurangi itu apa pejabat-pejabat yang tidak terkait langsung. Kalau DPR Komisi II kan terkait. Tapi kan kayak menteri-menteri begitu kan enggak ada kaitan sebenarnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Fadli menyarankan pada saat acara debat hanya perlu dihadiri oleh menteri-menteri yang berkaitan dengan tema debat pilpres 2019. Sehingga tidak menjadi bias.
"Kecuali menteri yang terkait, misalnya tema pendidikan kesehatan ya cukuplah menteri pendidikan kesehatan gitu ya. Yang lain-lain menurut saya enggak perlu. Karena kita kadang-kadang bingung ini menteri apa tim sukses," ungkapnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Harapan Bawaslu
Pada tempat yang sama, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan pihaknya sudah membahas pengurangan jumlah pendukung di arena debat. Namun, keputusan akhir berapa jumlah yang akan dikurangkan semua akan dikembalikan ke KPU.
"Kemarin pembahasan di pleno itu antara 50-75 per masing-masing pendukung maksimal itu. Kemarin kalau enggak salah 150-an. Atau juga setting ruangan itu juga berpengaruh terhadap hal tersebut," kata Rahmat.
Meski begitu, Bagja berharap kericuhan tak lagi terjadi di debat antar cawapres. Sehinga tak ada lagi pihak yang melakukan protes.
Advertisement
