Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah untuk warga Jakarta Selatan di Gelanggang Remaja, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019). Dalam sambutannya, Jokowi menjawab tuduhan bahwa pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak ada gunanya.
"Kalau ada yang bilang bagi-bagi sertifikat nggak ada gunanya, enggak apa-apa. Tapi program ini akan terus kita lanjutkan," kata Jokowi.
Advertisement
Jokowi menegaskan, pembagian sertifikat tanah menjadi solusi kasus sengketa lahan dan tanah yang terjadi selama ini di Tanah Air. Baik sengketa lahan antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan perusahaan maupun rakyat dengan pemerintah.
"Kenapa sertifikat ini diberikan tidak hanya di Jakarta tapi seluruh tanah air karena setiap saya ke desa, kampung, sengketa tanah, lahan, di mana-mana. Ini kita harus sampaikan di mana-mana. Nggak di Sumatera Utara, Papua, NTT, NTB. Menyangkut hidup mati tanah itu," ucap Jokowi.
"Betul nggak bapak ibu? Di Jakarta sama saja, sama saja. Ada 1 tanah 2 sertifikatnya pak menteri, ada pak gubernur. Tanahnya 1, sertifikatnya 2, 3. Ada. Kalau bapak ibu sudah pegang sertifikat kan enak," imbuhnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut sejak tahun 2017 pemerintah sudah menerbitkan 5 juta sertifikat. Kemudian pada 2018 diterbitkan 7 juta sertifikat. Tahun ini ditargetkan 9 juta sertifikat tanah yang dibagikan pemerintah.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Ada Puluhan Ribu Bidang Tanah di Jaksel Tak Bersertifikat
Dia menambahkan, khusus Jakarta Selatan masih ada 36.850 bidang tanah yang belum disertifikat. Pemerintah pusat berjanji akan segera menyelesaikan dokumen tanah tersebut sebelum menerbitkan sertifikat.
"Menteri bilang 36.000 (bidang tanah) akan diselesaikan. Janji pak menteri diingat-ingat. Artinya kepala kantor BPN harus rampung. Saya tinggal ngecek aja, rampung nggak, selesai nggak. Kalau nggaak selesai, kepala kantor (BPN) tahu sendiri, kepala kanwil tahu sendiri," ujarnya.
Dalam acara ini, Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofian Djalil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Reporter: Titin Supriatin
Sumber: Merdeka
Advertisement
