Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan sesi kuliah dalam acara Diplomasi Maritim Indonesia di Gedung Auditorium Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
Di hadapan para hadirin, dirinya membanggakan terkait penerbitan buku putih yang mengatur mengenai diplomasi maritim Indonesia.
"Selama ini, Indonesia tidak memiliki buku putih mengenai poros maritim ini.Jadi Presiden (Jokowi memerintahkan saya untuk menjadi Coordinate in Military Maritime supaya membuat buku putihnya. Maka kita buatlah buku pedoman jangka panjang kebijakan kelautan Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017," kata Luhut dalam sambutannya, Jumat (22/2/2019).
Baca Juga
Advertisement
Luhut mengakui ini pertama kalinya Indonesia memiliki dokumen yang mengatur sikap dalam mengelola laut. Sebab, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, belum ada yang mengatur mengenai poros kemaritiman.
"Dan ini saya kira salah satu kebijakan kelautan terpadu di ASEAN yang ada, dan kami berangkat dari ini sekarang menyusun kebijakan kami untuk menyangkut pada pengelolaan sumber daya alam, SDM, sampai pada diplomasi maritim," ujar dia.
Mantan Menko Polhukam ini menambahkan, sebagai pilar kebijakan kelautan pertama yang dicanangkan oleh Indonesia, diplomasi maritim menempati posisi penting dalam menjamin terwujudnya cita-cita.
Dengan demikian, misi Indonesia menjadi negara maritim terkuat dapat tercapai dengan adanya buku putih ini. "Semua kita tuangkan di situ jadi nanti Anda bisa lihat karena memang sifatnya terbuka untuk publik," ujar dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Menteri Susi Ingin Sektor Maritim Jadi Poros Ekonomi Indonesia
Sebelumnya, China optimistis dapat menguasai maritim dunia. Kepala Deputi Biro Manajemen Perikanan di Kementerian Agrikultur China Liu Zhong Xin menyebutkan, China berpotensi sebagai negara 'pembuat peraturan' dalam dunia perikanan internasional.
Merespons hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, Indonesia jauh lebih berpotensi ketika berbicara dunia kemaritiman. Apalagi itu didukung dengan wilayah perairan RI yang terbilang luas.
"Laut kita lebih besar, laut kita juga lebih banyak ikannya, serta laut kita lebih strategis," ucap dia di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.
Susi menambahkan, dirinya ingin menjadikan dunia maritim sebagai poros ekonomi Indonesia. Ia berharap KKP dapat menjadi titik tolak bisnis kemaritiman di Indonesia.
"Saya ingin KKP bisa jadi masa depan bangsa Indonesia, bisa jadi poros maritim atau titik tolak ekonomi kemaritiman, pemain dominan di bisnis kemaritiman," ujarnya.
Oleh sebab itu, Susi menilai, akuntabilitas dan profesionalitas penting untuk ditingkatkan kedepannya di jajaran kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini agar anggaran belanja KKP dapat terserap baik untuk program pembangunan masyarakat, khususnya bagi para nelayan didalam negeri.
"KKP adalah departemen yang rencananya dijadikan monumental untuk membangun perekonomian kemaritiman. Jadi betapa pentingnya untuk menuju profesionalisme, akuntabilitas. Dengan dua itu kita akan menuju efektifitas dan tercapainya program-program pemerintah," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
