Liputan6.com, Jakarta "Dharma Jala Praja Tama" atau yang berarti "Sebagai insan bahari selalu berusaha menjalankan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara" adalah semboyan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang menjadi nafas bagi para personil KPLP dalam menjalankan tugas.
Untuk mendukung tugas KPLP dalam melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran, tentu harus diperkuat dengan jajaran personil dan armada kapal patroli yang memadai.
Advertisement
Kehadiran kapal patroli menjadi kekuatan utama bagi kelima Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) di Indonesia, termasuk bagi Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban dan Pangkalan PLP Kelas II Surabaya.
Kepala PLP Tanjung Uban Mohamad Nasir menyebutkan, Pangkalan PLP Tanjung Uban memiliki sembilan unit armada kapal patroli, yang terdiri dari dua unit kapal patroli kelas I yaitu KN. Kalimasadha dan KN. Sarotama, satu unit kapal kelas II KN. Rantos, juga dua unit kapal kelas IV KN.P-406 dan KN.P-464, serta empat unit kapal kelas V yakni KN.P-543, KN.P-544, KN.P-546 dan KN.P-547.
Menurutnya, seluruh armada kapal negara tersebut dalam kondisi baik dan siap operasi untuk melakukan kegiatan patroli rutin di laut maupun tugas-tugas lainnya.
"Armada kapal patroli kami juga telah dilengkapi fasilitas dan peralatan yang memadai sehingga dapat mendukung kegiatan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja kami, yang meliputi perairan sebelah timur Sumatera Utara, seluruh perairan Aceh, Riau, dan sebelah barat provinsi Kalimantan Barat," urai Nasir.
Nasir menerangkan, karena luasnya cakupan wilayah operasi PLP Tanjung Uban maka jajaranya telah memetakan wilayah-wilayah perairan yang dianggap rawan sehingga akan lebih memudahkan kegiatan operasi di laut.
"Kami juga telah membuat beberapa pemetaan wilayah yang berpotensi terjadi kerawanan, seperti peta wilayah ilegal fishing, peta wilayah rawan tubrukan dan kandas, serta peta tingkat kerawanan pencurian dan kerusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)," imbuhnya.
Adapun PLP Tanjung Uban didukung oleh 86 orang personil baik yang bertugas di kantor maupun di kapal patroli.
Selain itu, Nasir menyatakan bahwa Pangkalan PLP Tanjung Uban berkomitmen untuk semakin meningkatkan pengawasan di laut terutama kepada sejumlah kapal yang lego jangkar dan diduga menyalahi aturan.
"Mulai awal Februari ini, kami sudah melakukan pengusiran terhadap kapal asing yang labuh jangkar di Perairan Tanjung Berakit, Bintan. Hal tersebut dilakukan karena lego jangkar kapal tersebut masuk dalam teritorial Indonesia," ujar Nasir.
Ia menegaskan, apa yang dilakukan adalah bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung keberhasilan pengendalian impor, cukai dan ekspor Ilegal di Selat Malaka, Pantai Timur Sumatera dan Batam, setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Batam, pertengahan Januari lalu.
Sementara itu, Pangkalan PLP Kelas II Surabaya diperkuat oleh 71 orang personil dan lima unit kapal patroli, yaitu satu unit kapal kelas I KN. Chundamani, satu unit kapal kelas II KN. Grantin, dan 3 unit kapal kelas III yakni KN.P-306, KN.P-329 dan KN.P-371.
Kepala Pangkalan PLP Kelas II Surabaya, Wawan menyebutkan, wilayah operasi Pangkalan PLP Surabaya meliputi perairan Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
"Mengingat luasnya wilayah operasi Pangkalan PLP Surabaya, kami telah memetakan beberapa wilayah perairan yang dianggap rawan akan terjadinya tubrukan kapal, pencurian SBNP, illegal logging, penyelundupan batu bara, kecelakaan kapal, kapal kandas, dan pelanggaran pelayaran yakni di perairan Sampit, Kotabaru, Banjarmasin, alur perairan Surabaya dan Selat Bali," jelas Wawan.
Sedangkan perairan Balikpapan, Tarakan, Nunukan, dan Pare-Pare menjadi wilayah perairan yang rawan dengan praktik illegal bunkering, human traficking, kegiatan alih muatan, dan kecelakaan kapal.
Lebih lanjut Wawan menambahkan, tak hanya penguatan armada kapal patroli saja, peningkatan SDM KPLP juga menjadi prioritas Kemenhub agar para personil KPLP memiliki jiwa melayani dan profesional.
"Ini menjadi momentum baik untuk terus meningkatkan eksistensi KPLP yang didukung oleh SDM profesional yang bekerja dengan hati dalam melayani masyarakat," kata Wawan.
Semarak Menyambut HUT Pangkalan PLP ke-31
Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Pangkalan PLP yang ke-31 pada tanggal 26 Februari 2019, kedua Pangkalan PLP tersebut juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menyemarakkan hari jadi Pangkalan PLP tersebut.
Pangkalan PLP Tanjung Uban misalnya, menggelar berbagai rangkaian kegiatan, seperti gerak jalan santai, bakti sosial dan bersih pantai di Bintan Lagoy, kunjungan motivasi ke Taman Kanak-kanak, kunjungan dan penyerahan bantuan dari Dharmawanita ke panti asuhan, dan donor darah. Sebelumnya, Pangkalan PLP Surabaya juga telah menggelar Peringatan HUT Pangkalan PLP bekerjasama dengan Kantor KSOP Kelas IV Probolinggo pada Kamis (21/2) lalu yang diisi dengan kegiatan pemberian pass kecil, buku pelaut serta life jacket yang diperuntukkan bagi para nelayan di wilayah Probolinggo.
(*)
