Liputan6.com, Jakarta - Holding Perkebunan Nusantara berkomitmen berperan aktif dalam mendorong ketahanan energi melalui program green diesel B20 - B100 dengan maksimalkan sinergi dengan BUMN bidang energi.
Langkah ini dilakukan dengan memaksimalkan sinergi dengan BUMN bidang energi. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN Holding), Dolly P. Pulungan menuturkan, pihaknya saat ini fokus pada pengembangan komoditas perkebunan strategis nasional yaitu kelapa sawit, karet, gula, teh, kopi dan kakao.
"Terutama mengembangkan industri hilir yang berbasis komoditi utama serta untuk menjawab kebutuhan nasional terutama biofuel/green diesel melalui kerja sama dengan Pertamina dengan menyediakan bahan baku CPO 1,2 juta ton sedangkan sisanya 1,1 juta ton akan diekspor untuk menambah devisa Negara," ungkap dia, seperti ditulis Minggu (24/2/2019).
Baca Juga
Advertisement
Ia mengatakan, saat ini perseroan menjalankan proses transformasi untuk menjadi perusahaan perkebunan nasional yang berkontribusi bagi negara. Ini sesuai rencana jangka panjang pada 2022 ditargetkan memberikan kontribusi GDP sebesar Rp 80 triliun.
Proses transformasi yang akan dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara melalui penerapan teknologi pengembangan Research & Development (R&D) serta inovasi guna meningkatkan produktivitas serta untuk menghadapi tantangan industri 4.0 di operasional perusahaan.
"Kami yakin akan menghasilkan kinerja keuangan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan dan perekonomian masyarakat disekitar perkebunan,” pungkas dia.
Realisasi B20 Capai 92 Persen
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana menyampaikan bahwa realisasi penyaluran Biodiesel 20 persen atau B20 sudah hampir mendekati 100 persen. Hingga per hari ini realiasi B20 telah mencapai 92 persen.
"Tapi catatan kita sih 92 persen (realiasi penyaluran B20) per 7 Febuari 2018. (Kalau) per Januari itu 89 persen," kata Rida saat ditemui di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019.
Rida menyebut, untuk mencapai realisasi 100 persen memang tidak mudah. Sebab, masih ada beberapa persoalan seperti yang terjadi pada floating storage crude oil (penyimpanan minyak) di Balikpapan dan Tuban.
"Ternyata ya Balikpapan belum selesai Tuban belum selesai. Ya soalnya kan ada kendala ranjau yah. Kita survei dulu terus sama temen-temen TNI AL nanti dibuat time frame. Minggu depan baru dibicarakan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan masih mengkaji mengenai floating storage crude oil (penyimpanan minyak) di Balikpapan dan Tuban. Tujuannya, agar titik pencampuran solar dan minyak sawit tidak terlalu banyak.
"Perlu floating storage di Balikpapan dan Tuban per 1 Januari agar titik campuran tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kapalnya perlu banyak. Kalau kapalnya banyak, sering tidak cukup. Karena kapal itu tidak semua kapal harus pakai sertifikat," ujarnya.
Meski demikian, Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, khusus untuk Balikpapan pemerintah akan menyewa kapal. Jika permasalahan di Balikpapan dan Tuban selesai, maka penyaluran B20 di seluruh Indonesia dipastikan mampu terserap 100 persen.
"Minggu ini selesai kelihatannya Tuban belum karena bukan tidak ada kapal, tempat masih harus di ini dulu oleh lembaga yang mengurusi. Pokoknya masih banyak yang harus dipelajari tentang macam-macam harus dipelajari perlu waktu dikit. Sehingga kalau itu sudah selesai maka, kalau dua-duanya selesai kita akan mendekati realisasi B20, 100 persen," tandasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
