Liputan6.com, Jakarta - Banyak peraturan daerah dan kebijakan yang mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang memang berguna, namun tak sedikit yang dinilai tidak rasional, bahkan diskriminatif.
Menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, banyak terdapat peraturan daerah ataupun kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Mulai dari aturan jam malam, pembatasan waria untuk bekerja, aturan berbusana, hingga prostitusi.
Advertisement
Terbaru, peraturan daerah ataupun kebijakan mengenai pembatasan jam tayang 17 lagu berbahasa Inggris. Pembatasan ini diberlakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat.
Apa saja contoh peraturan daerah dan kebijakan yang mengundang polemik? Simak dalam Infografis berikut ini:
Video
Infografis
Advertisement