Liputan6.com, Jakarta - Penerapan sistem transaksi tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ditargetkan dapat terealisasi pada 2020.
Saat ini, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada calon investor untuk melakukan studi kelayakan atau feasibility studies guna mengetahui efektivitas penerapan kebijakan tersebut.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit, menyatakan bahwa ada dua sistem yang kemungkinan akan dipilih dalam penerapan MFF, yakni Radio Frequency Identification (RFId) dan Global Navigation Satelite System (GNSS).
Baca Juga
Advertisement
"Jadi kami tidak memilih teknologinya, namun kinerjanya. Misalnya dari sisi kegagalan transaksi, maka semakin kecil kegagalan transaksinya semakin baik dan tentu dengan biaya lebih efisien," tegas dia dalam keterangan tertulis, Selasa (26/2/2019).
Adapun saat ini sudah ada beberapa perusahaan dari dalam dan luar negeri yang telah mengajukan untuk jadi badan usaha pemrakarsa. Diantaranya berasal dari negara-negara luar seperti Hongaria, Korea, hingga Taiwan.
Sebelum memasuki proses tender, BPJT pun memberikan waktu selama 8 bulan kepada calon pemrakarsa untuk melakukan studi kelayakan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Undang Investor
Lebih lanjut, Danang pun membuka kemungkinan terkait bertambahnya jumlah calon pemrakarsa pada inisiasi sistem pembayaran tol tanpa berhenti ini.
"Tidak menutup kemungkinan bagi negara lainnya (untuk ikut serta), karena negara lain belum mengetahui rencana kita ini. Kalau sudah dibuka, saya menduga akan ada lebih banyak lagi," ujar dia.
Advertisement
