Liputan6.com, Hanoi - Pada Kamis pagi, 28 Februari 2019, untuk kali pertamanya, Kim Jong-un menjawab langsung pertanyaan yang dilontarkan wartawan asing.
"Ketua Kim, apakah Anda yakin (akan ada kesepakatan)?," itu pertanyaan yang dilontarkan seorang jurnalis.
Pemimpin muda Utara Korea itu sempat terdiam. Namun tak lama kemudian bibirnya bergerak.
Baca Juga
Advertisement
"Terlalu dini untuk mengatakannya. Namun, saya tidak bilang bahwa saya pesimistis," kata Kim Jong-un yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. "Berdasarkan apa yang saya rasakan saat ini, saya yakin akan ada hasil yang baik."
Delapan bulan setelah bersua di Singapura, Kim Jong-un dan Donald Trump menggelar pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam. Usai basa-basi, pamer kemesraan, dan makan malam bersama, kedua pemimpin membahas pokok permasalahan: perwujudan denuklirisasi Korut dengan ganjaran pencabutan sanksi atas Pyongyang.
Tapi, sejarah damai gagal tercipta hari itu.
Awalnya, pertemuan diharapkan bisa berujung pada pernyataan berakhirnya Perang Korea yang secara de facto masih berlangsung hingga saat ini. AS dan Korut juga digadang-gadang akan bersepakat untuk mendirikan kantor penghubung di ibu kota masing-masing. Kalaupun sanksi tak dicabut sepenuhnya, setidaknya bakal ada pelonggaran.
Namun, pertemuan keduanya diakhiri secara tiba-tiba. Lebih cepat dari jadwal. Tanpa hasil. Gagal total.
Kedua pemimpin hengkang dari lokasi pertemuan di Sofitel Legend Metropole Hanoi sekitar pukul 13.30 waktu setempat, hanya 4,5 jam setelah pembicaraan dimulai.
Kim dan Trump juga batal makan siang bersama, meski meja-meja telah ditata, hidangan sudah disiapkan. Agenda penandatanganan kesepakatan tak jadi dilakukan.
"Tak ada kesepakatan yang dihasilkan kali ini," demikian isi pernyataan tertulis Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, seperti dikutip dari CNN News. "Namun, tim masing-masing berharap untuk menggelar pertemuan kembali pada masa yang akan datang."
Tak lama kemudian, Donald Trump menggelar konferensi pers. Miliarder nyentrik itu bersikukuh, pertemuannya dengan Kim berlangsung produktif.
"Kami memiliki waktu yang sangat, sangat produktif," kata Trump. Namun, ia menambahkan, dirinya dan Menlu AS Mike Pompeo merasa, itu bukan saat yang tepat untuk menandatangani kesepakatan apapun.
Presiden AS itu menambahkan, pembicaraannya dengan Kim Jong-un berakhir karena diktator Korut itu meminta penghapusan semua sanksi AS dan internasional atas negaranya sebagai imbalan atas penutupan sebagian -- bukan keseluruhan -- fasilitas nuklir milik rezim Pyongyang.
"Pada dasarnya mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kami tak bisa melakukannya," kata Trump dalam konferensi pers di Hanoi. "Mereka mengaku rela melakukan denuklirisasi atas sejumlah besar area yang kita inginkan, namun tak mungkin menghapus semua sanksi untuk itu," kata suami Melania Trump tersebut seperti dikutip dari The New York Times.
Penghapusan sanksi internasional, yang membatasi kemampuan Korea Utara mengimpor minyak dan mengekspor barang-barang menguntungkan termasuk batubara dan hasil laut, adalah tujuan utama Pyongyang dalam semua negosiasi. Di sisi lain, bagi AS, sanksi-sanksi tersebut adalah alat tawar menawar yang signifikan.
Trump mengatakan, ia dan Kim mendiskusikan soal penutupan kompleks nuklir utama Korut di Yongbyon, di mana proses pengayaan plutonium, tritium, dan uranium untuk bahan bakar bom nuklir dilakukan.
Meskipun Yongbyon adalah fasilitas nuklir terbesar Korut, tapi itu bukan satu-satunya. Dalam konferensi pers, Trump mengakui bahwa negara itu punya fasilitas pengayaan nuklir lain, yang kemampuannya mungkin lebih besar.
Belum lagi rudal balistik, hulu ledak nuklir, dan sistem senjata pemusnah massal yang belum terungkap sepenuhnya. Diduga disembunyikan rapat-rapat rezim Pyongyang.
Trump juga mengaku bahwa ia dan Kim Jong-un mendiskusikan soal kasus Otto Warmbier, mahasiswa AS yang tewas setelah jadi tahanan di Korut.
Warmbier, mahasiswa University of Virginia, ditangkap saat bepergian di Korea Utara karena mencuri poster propaganda. Pada 2016 dia dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa.
Lebih dari setahun kemudian dia dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat dalam keadaan sakit parah. Dokter menyebut, dia menderita cedera otak serius. Warmbier meninggal pada Juni 2017.
Donald Trump mendapat pujian atas kembalinya Warmbier dan segelintir orang Amerika lainnya yang ditahan di Korea Utara.
Jika presiden pendahulu menyebut kasus Warmbier sebagai contoh kebrutalan rezim Kim Jong-un, Trump menolak untuk menyalahkan sang pemimpin Korut.
"Saya tidak percaya bahwa dia akan membiarkan itu terjadi, itu tidak menguntungkannya," kata Trump.
"Penjara itu kasar, tempat yang brutal, di mana hal-hal buruk terjadi. Tapi saya tak yakin, ia (Kim Jong-un) tahu soal itu." Belakangan, pembelaannya itu dikecam ramai publik AS.
Kegagalan negosiasi membuat normalisasi hubungan antar-dua negara beringsut dari hasil yang diinginkan. Kim Jong-un gagal menghasilkan pencabutan sanksi terhadap Korut, di sisi lain Trump gagal memaksa Pyongyang ambil langkah konkret untuk mengakhiri program nuklirnya -- sebuah keberhasilan yang sangat ia butuhkan untuk mengimbangi sejumlah gejolak domestik di AS.
Ketika Trump berniat berbincang santai di pinggir kolam renang bersama Kim Jong-un, mantan pengacaranya, Michael Cohen bersaksi menyudutkannya di depan Kongres. Agenda kedua pemimpin tersebut kemudian dibatalkan.
Michael Cohen pada Rabu 27 Februari 2019 mengatakan kepada panel penyidik Kongres bahwa eks kliennya itu adalah sosok yang "rasis, penipu dan tukang bohong". Dan jika Trump kalah pada Pilpres 2020, ia menyebut, transisi kekuasaan tak akan berjalan damai.
Dalam konferensi pers, Trump sempat bereaksi atas kesaksian Cohen. Menyebutnya berisi 95 persen kebohongan, nyaris 100 persen -- kecuali soal bahwa ia tak berkolusi dengan Rusia dalam Pilpres 2016.
Seperti biasanya, ia juga menyerang mantan pengacaranya dalam cuitan di Twitter.
Tak seperti tanggapannya atas kesaksian Cohen, Trump berupaya keras menahan diri soal Kim Jong-un. Bicaranya tak berapi-api dan tanpa retorika. Tak ketinggalan, ia juga membela diri.
"Aku bisa saja menandatangani kesepakatan hari ini, lalu kalian akan mengatakan, 'Ah, itu transaksi yang buruk'...Aku lebih baik melakukan dengan benar daripada buru-buru."
Donald Trump juga menyebut, meski negosiasi berlangsung tanpa hasil, hubungannya dengan Kim Jong-un tetap hangat. Pertemuan, kata dia, diakhiri dengan jabat tangan.
Di sisi lain, Trum tak berhasil mengurangi efek kejut kesaksian Michael Cohen dengan kegagalan negosiasinya dengan Kim Jong-un. Nobel Perdamaian yang ia harapkan pun kian jauh dari jangkauan.
Saksikan video menarik berikut ini:
Konsekuensi Mengkhawatirkan
"Welcome to Hanoi, city of peace" -- kalimat itu terpampang di videotron yang berbaris di sisi jalan, dari bandara menuju pusat kota Hanoi. Bendera Amerika Serikat dan Korea Utara tersebar di sejumlah wilayah ibu kota Vietnam itu.
Sementara, gambar Kim Jong-un dan Donald Trump terpampang di kaos-kaos yang dijajakan untuk menyambut sebuah momentum penting: KTT AS-Korut yang memberi harapan damai di Semenanjung Korea.
Namun, harapan itu tak terwujud. Kim Jong-un dan Donald Trump balik kanan ke negara masing-masing dengan tangan hampa, tanpa kesepakatan. Negosiasi gagal.
Donald Trump bersikukuh bahwa hubungannya dengan Kim Jong-un tetap baik. Ia juga yakin pihak Korut tak akan lagi melakukan uji coba senjata nuklir atau mengancam akan mengirimkan rudal ke negara lain.
Belakangan, ia juga mengucapkan terima kasih pada tuan rumah atas sambutan hangat dan kemurahan hati Pemerintah Vietnam. Ucapan itu ia sampaikan lewat Twitter.
Lantas, bagaimana dengan Kim Jong-un? Rezim Korut belum mengeluarkan pernyataan apapun.
"Kontribusi utama KTT AS-Korut kali ini adalah memperkuat fakta Kim tak punya niat untuk melepaskan kemampuan nuklirnya," kata Cheon Seong Whun, seorang pejabat keamanan nasional dalam pemerintahan mantan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye, seperti dikutip dari www.theatlantic.com. Diplomasi denuklirisasi, dia menambahkan, sudah mati.
"Saya khawatir tentang konsekuensinya," kata Jean H. Lee, seorang ahli Korea di Wilson Center, sebuah lembaga penelitian di Washington.
Ia menambahkan, situasi kian pelik pasca kegagalan tersebut. "Apakah kedua pemimpin dan tim mereka membuat langkah yang cukup baik untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, atau apakah kita akan menuju periode negosiasi yang macet -- atau lebih buruk lagi, ketegangan -- yang akan memberi Korea Utara lebih banyak waktu dan insentif untuk terus membangun program senjata mereka?," tambah Lee.
Kebuntuan negosiasi disayangkan oleh pihak Korea Selatan. "Sangat disesalkan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan yang utuh", kata Kim Eui-kyeom, juru bicara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.
"Namun, tampak jelas bahwa kedua belah pihak telah membuat kemajuan yang lebih signifikan dari sebelumnya."
Yang lebih jelas lagi, kegagalan diplomasi Kim dan Trump berdampak langsung pada Korsel. Mata uang won melemah, bursa saham pun anjlok.
Hubungan kian tak pasti
Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai bahwa KTT yang berakhir tanpa hasil, membuat hubungan antara AS dan Korea Utara kembali tidak pasti.
Dia berpendapat bahwa meski masih ada optimisme tentang masa depan penyelesaian isu denuklirisasi, namun hasil KTT Vietnam tetap akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak.
"Memang kedua pemimpin negara mengatakan hubungan mereka berjalan hangat, tapi kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh para birokratnya. Apakah mereka akan tetap bersemangat untuk mengurusi hal ini?," ujar Hikmahanto, menyayangkan gagal terwujudnya hitam di atas putih antara Donald Trump dan Kim Jong-un.
Hikmahanto juga berpendapat bahwa gagalnya pembicaraan di Hanoi akan turut memengaruhi kondisi ekonomi Korea Utara, yang telah berusaha untuk bangkit, melalui upaya meminta penghapusan sanksi internasional yang tegas dan keras.
"Salah satu yang masih menjadi tanda tanya besar adalah apakah benar pernyataan Donald Trump tentang potensi ekonomi Korea Utara, yang berkali-kali dia sebut di Hanoi. Jika memang begitu, apakah pemerintahannya mau berkompromi untuk mencabut sanksi, di mana Kim Jong-un menyatakan mau untuk mengusahakan denuklirisasi," ujar Hikmahanto saat dihubungi Liputan6.com pada Kamis (28/2/2019).
Sementara, Suzie Sudarman, pengamat kebijakan AS dari Universitas Indonesia menilai, KTT Vitenam dinilai tidak substantif, kaena cenderung bersifat lokal, antara Washington dan Pyongyang.
"Isu yang diangkat dalam pertemuan ini berdampak pada dunia internasional, yakni tentang denuklirisasi, sehingga pembahasan antara dua negara saja tidak cukup. Kalaupun misalnya (KTT Vietnam) berhasil, tentu dibutuhkan dukungan dari pihak ketiga yang berkompeten untuk mengawasinya, tidak bisa hanya oleh AS dan Korea Utara," tambah dia.
Suzie menambahkan bahwa tidak substantifnya pertemuan Trump-Kim, salah satunya, disebabkan oleh ketidakhadiran lembaga internasional yang berkompeten di tengah-tengahnya.
"Setidaknya diperlukan kehadiran IAEA (lembaga atom dunia) untuk mengawasi pembicaraan denuklirisasi, (sehingga) syukur-syukur bisa mencapai kesepakatan hitam di atas putih," ujar Suzie.
Selain itu, masih menurut Suzie, apabila terjadi kesepakatan terkait denuklirisasi di Semenanjung Korea, diperlukan pula pembicaraan lanjutan dengan Rusia dan China, dua negara yang dikenal dengan Korea Utara.
Hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dalam tindakan lanjut denuklirisasi. "Sehingga tidak semata-mata karena tuntutan AS, yang nyatanya sulit dipenuhi Korea Utara karena beberapa keterbatasan," ujar Suzie.
Advertisement
Kim Jong-un Wujudkan Ancaman?
Dua bulan sebelum KTT AS-Korut di Vietnam digelar, Kim Jong-un sejatinya sudah menyampaikan peringatan.
Dalam pidato Tahun Baru 2019, Kim Jong-un mengatakan tekadnya untuk denuklirisasi lengkap tetap tidak berubah, tetapi, dia mungkin harus mencari "cara baru" jika Amerika Serikat terus menuntut tindakan sepihak dari Korea Utara.
Duduk di kursi berlapis kulit, mengenakan jas hitam yang dipadu dasi abu-abu, Kim Jong-un mengatakan, bakal ada kemajuan yang lebih cepat dalam denuklirisasi jika Amerika Serikat mengambil tindakan yang sesuai --yakni dengan meringankan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korut.
Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara mungkin tak akan punya pilihan lain selain mengeksplorasi 'cara baru' untuk melindungi kedaulatan, kepentingan, serta untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Tak jelas apa yang ia sebut sebagai 'cara baru' itu.
Kim Jong-un menambahkan, hal tersebut akan dilakukan, "jika Amerika Serikat salah membuat perhitungan atas kesabaran rakyat (Korut), memaksakan sesuatu kepada kita dan mengejar sanksi dan tekanan tanpa menepati janji yang dibuat di hadapan dunia," kata dia seperti dikutip media pemerintah, Rodong Sinmun.
Seperti dikutip dari situs www.businessinsider.sg, 'cara baru' yang disebut Kim dalam pidato tahun barunya dikhawatirkan sebagai dimulainya kembali uji coba rudal nuklir -- yang menurut Pyongyang telah berakhir April 2018 lalu.
Pidato Kim bulan lalu juga bisa jadi mengisyaratkan perluasan 12 fasilitas senjata nuklir yang sudah ada di negara itu.
Sebelum KTT Vietnam, intelijen AS dan para ahli Korea Utara berulang kali memperingatkan bahwa Pyongyang tidak mungkin menyerahkan senjata nuklirnya secara utuh.
Sebuah laporan intelijen yang diterbitkan bulan lalu menegaskan kembali gagasan bahwa para pemimpin negara Korut memandang senjata nuklir sebagai hal penting bagi kelangsungan rezim.
Berbeda dengan Donald Trump yang langsung pulang ke Amerika Serikat naik Air Force One, Kim Jong-un dilaporkan tetap tinggal di Hanoi hingga Sabtu 2 Maret 2019.
Ia akan menyempatkan diri berjalan-jalan dan bertemu dengan sejumlah pejabat Vietnam dalam apa yang ia sebut sebagai 'kunjungan persahabatan'.
Dengan itu, Kim Jong-un mungkin berkesempatan untuk menunjukkan pada rakyatnya, juga pada dunia bahwa pertemuannya dengan Donald Trump adalah salah satu bagian dari kunjungannya. Bukan agenda tunggal.
Dan, dunia hanya bisa menanti apa yang akan dilakukan pemimpin muda Korut itu. Apakah ia akan bersabar atau mewujudkan ancamannya?
