Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl).
"700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari," ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan.
Baca Juga
Advertisement
"Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20.
"Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi," jelasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Program B20 Berhasil Tekan Defisit Migas
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit migas sebesar USD 454,8 Juta pada Januari 2019. Meski demikian, angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang sama pada Januari 2018 sebesar USD 953,6 juta.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, program penggunaan Biodisel 20 persen atau B20 berhasil menekan impor migas. Meski demikian, pihaknya belum memiliki angka sumbangan B20 terhadap penurunan defisit migas.
BACA JUGA
"Ya berapa nya nanti dihitung saja, pokoknya turun. Artinya kebijakan B20 ada pengaruhnya terhadap neraca perdagangan migas," ujar Menko Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/2).
Menko Darmin melanjutkan, ke depan pemerintah akan mengkaji kebijakan baru agar defisit dari sektor non migas juga bisa ditekan. Dengan adanya kebijakan baru nantinya defisit neraca dagang secara keseluruhan bisa dikendalikan.
"Tentu untuk non migas nya, ya kita kan baru menyusun kebijakan yang lebih jangka pendek itu baru. Ya mudah-mudahan memberikan dampak," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit USD 1,16 miliar pada Januari 2019. Defisit tersebut salah satunya disebabkan oleh turunnya ekspor Indonesia di awal tahun.
Advertisement
