Prabowo Sebut Lagi soal Kebocoran Kekayaan Negara

Hal itu diungkapkan Prabowo ketika berhadapan dengan peserta konsolidasi nasional API bersama eksponen Muhammadiyah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

oleh Ika Defianti diperbarui 03 Mar 2019, 20:01 WIB
Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal dugaan kebocoran kekayaan Indonesia. Hal itu diungkapkannya ketika berhadapan dengan peserta konsolidasi nasional Aliansi Pencerah Indonesia (API) bersama eksponen Muhammadiyah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Dia mencontohkan soal dugaan kebocoran kekayaan dalam bidang kelapa sawit. Kebocoran itu diketahuinya sejak menjadi pimpinan perusahaan kelapa sawit usai pensiun dari TNI pada 1998.

"Jadi saya jadi pengusaha waktu itu, saya dipercaya memimpin perusahaan kelapa sawit. Jadi saya mengerti industri kelapa sawit, dengan segala permainan permainannya, karena itu dapat pencerahan lagi saya, boleh saya cerita fenomena saya ini," kata Prabowo, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Dia menjelaskan, untuk membangun suatu perkebunan kelapa sawit, seseorang harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari meminta izin ke pemerintah kabupaten (pemkab), lalu ke pemerintah provinsi (pemprov) dan lanjut ke pemerintah pusat.

Saat itu, lanjut dia, ketika ke pemerintah pusat, pengusaha tersebut harus meminta izin ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan. Setelah itu, barulah pengusaha itu mendapatkan sertifikat hak guna usaha (HGU).

"Begitu dia dapat dengan HGU dia dapat kredit, di sini sudah mulai bocor, kenapa? Karena untuk buka lahan itu ada indeks. Saya enggak tahu sekarang, waktu saya itu indeks sekitar 3.000 dollar per hektare, 4.000 per hektare. Padahal ongkos benar-benar untuk buka hutan waktu itu enggak sampai 2.000. Zaman saya dulu. Prabowo tidak tahu persis indeks sekarang," papar Prabowo.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Liberal?

Prabowo memperhitungkan, bila si pengusaha tersebut memiliki izin HGU hingga 100 ribu hektare. Sehingga negara telah memiliki keuntungan yang besar sebelum pohon kelapa sawitnya ditanam.

"Yang celaka itu adalah begitu diusung semua, belum satu pohon ditanam sebagian keuntungan itu sudah ada dan itu dibuat apa, dikirim ke luar negeri. Karena apa? Karena Indonesia liberal, kita sekarang devisa bebas kita lebih liberal dari mbahnya liberal," ucap Prabowo.

Apalagi, lanjut dia, bila adanya pabrik pengelolaan kelapa sawit yang telah berkembang.

"Uang dari mana, dari pemerintah lagi? Nanti di-mark up lagi pabrik yang harganya 10 juta dollar dibikin 20 juta dollar, untung lagi," ujar Probowo.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya