Liputan6.com, Jayapura - Tokoh muslim Papua minta pemerintah dan aparat keamanan bertanggung jawab untuk mengeluarkan anggota kelompok Jafar Umar Thalib (JTU) dari Papua, serta menutup aktivitas pesantrennya di Kabupaten Keerom.
Ketua MUI Papua, Ustaz Saiful Islam Al Payage menyebutkan kelompok JUT masuk ke Papua dengan dakwah ekstrem, sehingga di mana pun kelompok JUT berada selalu ada penolakan. Padahal, menurut Ustaz Al Payage, umat Islam selalu menjunjung tinggi perdamaian di Papua.
"Jangan ada kecurigaan dan pandangan negatif yang mendukung gerakan intoleran, radikalisme, dan semacamnya pada Islam di Papua. Kami cinta perdamaian," kata Al Payage, Minggu malam, 3 Maret 2019 dalam keterangan persnya di LPTQ Kotaraja.
Baca Juga
Advertisement
Ustaz Al Payage bahkan menyebutkan kelompok JUT telah melakukan jihad yang salah kaprah. Kelompok JUT bukan hanya menentang sesama muslim, tetapi juga negara.
"Kelompok JUT mengatakan Presiden itu Thaghut, negara ini adalah negara setan dan semacamnya. Dalam ideologi kelompok JUT dan alirannya tidak menerima negara, sehingga mereka harus meninggalkan Papua," Al Payage menambahkan.
Sementara itu, Dewan Penasihat Majelis Muslim Papua (MMP), Arobi Aituarauw menuturkan kejadian yang dilakukan kelompok JUT di Koya Barat yang terjadi minggu lalu, pernah juga dilakukan kelompok JUT pada 2015. Saat kejadian 2015 itu, seluruh tokoh muslim serta pimpinan umat Islam meminta kelompok JUT dikeluarkan dari Papua.
Walau begitu, tokoh muslim di Papua sepakat untuk proses hukum kepada kelompok JUT dilanjutkan hingga tuntas. Tapi setelah selesai, kelompok JUT harus diusir dari Papua.
"Termasuk pesantren di Koya Barat harus ditutup dan dibubarkan, agar tak menyebarkan aliran radikal yang ekstrem di Papua," tuturnya.
Hal lain juga dikatakan oleh Ketua Badan Koordinasi Mubaliqh Indonesia Provinsi Papua , Idrus Al Hamid bahwa pemerintah dan Polda Papua segera mengambil sikap mengeluarkan kelompok JUT dari Papua, sebab dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru.
"Jika dibiarkan, maka akan ada persoalan yang lebih besar, di antaranya mosi tidak percaya terhadap penegakan hukum, sehingga masyarakat mengambil tindakan konkret yang pada akhirnya masing-masing pihak saling berhadapan," dia menandaskan.
Baca berita menarik lainnya di Kabarpapua.co.
Simak video pilihan berikut ini:
