Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas rencana kerja pemerintah pada 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin pagi ini.
Hadir diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luht Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan menteri/pejabat negara lainnya.
"Walaupun tahun ini kita memasuki sebentar lagi masuk ke pileg maupun pilpres, namun tahapan kerja teknokratik kita harus tetap berjalan secara berkesinambungan berkelanjutan," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dalam pembukaannya, Jokowi menekankan bahwa fokus kerja pemerintah pada 2020 tetap pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, maka pada 2020 prioritas pembangunan SDM tetap terus harus dikedepankan menyambung prioritas SDM yang dimulai 2019 ini," tambahnya.
Tidak hanya itu, Presiden juga mengingatkan kembali kepada para menteri untuk bisa menciptakan alternatif-alternatif pembiayaan mengingat keterbatasan APBN.
Untuk merealisasikannya, diharapkan investasi swasta bisa masuk baik dalam hal pembangunan infrastruktur hingga pengembangam SDM. Dengan begitu pengembangan ekonomi bisa jalan berkesinambungan.
"Ini saya ulang-ulang berkali-kali melalui peningkatan investasi dan ekspor. Berbagai reformasi untuk peningkatan investasi dan ekspor harus terus digulirkan untuk memperkuat kepercayaan para pelaku usaha agar bisa menciptakan manfaat sebesar-besarnya, membuka lapnagan pekerjaan, dan mengatasi pengangguran," pungkas Jokowi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tingginya Biaya Logistik Bikin Produk Ekspor RI Tak Kompetitif
Sebelumnya, biaya logistik yang tinggi membuat produk ekspor Indonesia tidak kompetitif. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar produk nasional lebih berdaya saing.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40 persen dari harga produk di Indonesia. Kemudian komponen terbesar dari logistik tersebut yaitu 72 persen merupakan ongkos transportasi.
BACA JUGA
"Biaya logistik masih tinggi. Tetapi Kadin tentu menyambut baik upaya pemerintah melakukan perbaikan sistem logistik nasional untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik," ujar dia dalam Seminar Perdagangan Nasional di Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Tingginya biaya logistik di Indonesia juga diakui Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara mengatakan, berdasarkan Logistic Performance Index 2018, Indonesia berada di posisi 46. Indonesia berada di bawah negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia
"Indonesia berada pada posisi 46 di dunia. Singapura nomor 7, Jerman nomor 1, kemudian Swedia, Belgia, Austria, Jepang, Belanda, Singapura, Denmark, Inggris, Finlandia. Dibandingkan Thailand, Vietnam dan Malaysia juga kalah. Thailand di 32, Vietnam di posisi 39, Malaysia di 41," kata dia.
Meski demikian, lanjut Ngakan, dengan beragam pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan mampu memperbaiki posisi Indonesia dalam hal logistik ini.
"Ranking logistik kita memang up and down. Tapi dengan dibangun infrastruktur seperti tol itu sudah dilihat dampaknya. Ini juga sebagai langkah antisipasi ke depan, sehingga logistik bisa meningkat dari tahun ke tahun," tandas dia.
Advertisement
