Liputan6.com, Bangkok - Mahkamah Konstitusi Thailand secara resmi memerintahkan pembubaran Raksa Chart Party pada Kamis, 7 Maret 2019. Hal itu dikarenakan partai oposisisi sempat mencalonkan Putri Ubolratana, adik Raja Thailand, sebagai perdana menteri.
"Pengadilan telah memerintahkan agar partai dibubarkan," kata Taweekiet Meenakanit, hakim kasus itu. Mahkamah juga melarang 14 eksekutif partai dari kegiatan politik selama satu dekade.
Baca Juga
Advertisement
Putusan terhadap partai klan Thaksin Shinawatra itu diberikan oleh komite yang terdiri dari sembilan orang hakim. Terkait pembubaran, seluruh hakim bersuara bulat. Sedangkan mengenai pelarangan aktivitas politik bagi pimpinan partai diajukan oleh tiga orang saja, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Kamis (7/3/2019).
Saat sidang berlangsung, kepolisian Thailand menerjunkan lebih dari 1.000 petugas di dalam dan sekitar pengadilan, mengamankan daerah itu sebelum putusan dikeluarkan.
Pemimpin Raksa ChartParty, Preechapol Pongpanich mengatakan kepada media bahwa partainya menerima putusan itu.
"Kami semua memiliki niat baik untuk negara ini," kata Preechapol.
Sementara itu, pendukung tampak menangis. Mereka mengatakan akan mendukung partai oposisi lainnya.
Sebagaimana diketahui bahwa Raksa Chart Party bukanlah satu-satunya partai yang memiliki kedekatan dengan klan Thaksin Shinawatra. Terdapat partai lain namun lebih kecil. Mereka memiliki posisi yang sama dalam usaha mengalahkan mantan pemimpin junta militer Prayut Chan-o-cha.
"Struktur polarisasi di Thailand dengan adanya Thaksin dan apa yang mereka perjuangkan sebagai "garis patahan" tetap kurang lebih sama," kata Thitinan Pongsudhirak, ilmuwan politik dari Universitas Chulalangkorn.
Thitinan juga menggarisbawahi bahwa pelarangan Raksa Chart Party bukan berarti akan menambah suara bagi partai pro-militer.
Simak pula video pilihan berikut:
Dianggap Melanggar Monarki Konstitusional
Komisi Pemilihan meminta pengadilan membubarkan partai setelah mencalonkan Puteri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi sebagai perdana menteri beberapa waktu lalu. Partai oposisi terbesar itu digambarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai "antagonis" terhadap monarki konstitusional.
Sang putri melepaskan gelar kerajaan pada tahun 1972 tetapi masih secara resmi diperlakukan sebagai anggota senior keluarga kerajaan, yang sangat dihormati di Thailand.
Sebelumnya, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn sangat menentang pencalonan saudara perempuannya, menyebut hal tersebut sebagai "tidak pantas" dan tidak konstitusional. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato yang diliput oleh seluruh televisi nasional.
Dengan cepat, pencalonan Putri Ubolratana dinyatakan tidak sah atau didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan. Raksa Chart Party juga meminta maaf segera setelahnya.
Banyak pihak berasumsi bahwa pembubaran Raksa Chart Party tidak akan melemahkan strategi pendukungnya. Hal itu mengingat partai yang dibubarkan telah menerjunkan beberapa kader loyalis Thaksin dalam partai terpisah. Mungkin sebelumnya Raksa Chart menggunakan itu sebagai "strategi" agar mendapatkan lebih banyak kursi dewan. Namun saat ini, taktik politik itu akan bermanfaat dalam menjaga eksistensi Thaksin Shinawatra dalam perpolitikan pascapembubaran.
Baca Juga
Advertisement
