Liputan6.com, Maluku - Polri merilis 15 daerah rawan saat Pemilu 2019 berdasar data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Salah satu daerah rawan itu adalah Maluku.
Namun, Polda Maluku menyebut, selama tahapan Pemilu 2019 hingga Maret ini, Spice Island itu aman.
Advertisement
"Selama berlangsungnya perhelatan pesta demokrasi, Maluku kerap kali dicap tidak aman oleh Bawaslu pusat, padahal faktanya selama ini berbanding terbalik dan justru menjadi salah satu daerah paling aman di Indonesia," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Muhammad Roem Ohoirat, di Ambon, seperti dilansir Antara, Sabtu (9/3/2019).
Hal itu disampaikannya dalam dialog publik dan launching Gerakan Jempol Pintar mewakili Kapolda Irjen Royke Lumowa.
"Kemarin Kota Tual berada di peringkat pertama yang tidak aman, sementara Provinsi Maluku di urutan kedua tidak aman secara nasional untuk pelaksanaan pesta demokrasi," ujar Roem.
Namun, lanjut dia, baik Kota Tual maupun Provinsi Maluku justru berada pada level yang paling aman jika dibandingkan dengan daerah lain selama pilkada lalu.
Menurut dia, keamanan penyelenggaraan pemilu selama ini tercipta bukan hanya karena kehebatan Polri, TNI, Bawaslu, dan KPU. Namun juga peran aktif seluruh elemen masyarakat dan bangsa di daerah ini.
Dia mengatakan, masyarakat Maluku secara sadar dan ikut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga setiap pelaksanaan pemiluberlangsung aman, damai, dan lancar.
"Prediksi orang boleh mengatakan daerah kita adalah yang paling tidak aman, tetapi faktanya adalah terbalik dan terbukti saat pilkada kemarin," kata Roem.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kata Polri
Kerawanan Pemilu 2019 menjadi perhatian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Mabes Polri meminta seluruh jajarannya, baik polda maupun polres bersiap diri, khususnya di daerah yang sudah terdata dalam peta kerawanan pemilu.
Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, ada perbedaan signifikan antara Pemilu 2014 dan pemilu tahun ini. Kali ini masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat secara serentak pada hari yang sama. Baik level DPRD kabupaten/kota, provinsi, maupun anggota DPR dan DPD di pusat.
Dedi menyebutkan beberapa hal yang harus diantisipasi instansinya sebagai bentuk kerawananpemilu. Di antaranya protes atau unjuk rasa.
"Paling rawan pileg yang ada di daerah. Di antara pendukung caleg itu memiliki militansi tinggi," kata Dedi.
Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi lantaran antarcaleg dalam satu partai pun berebut kursi. Belum lagi aturan terkait ambang batas minimal yang jadi target setiap partai. Dalam kondisi demikian, lanjut Dedi, praktik kampanye hitam, politik uang, sabotase, dan manipulasi hasil pemungutan suara bisa rawan terjadi.
Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedikitnya terdapat 15 daerah yang dinilai masuk kategori rawan. Di antaranya Aceh, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dedi juga menjelaskan daerah mana saja yang rawan berdasarkan perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kerawanan tinggi adalah Maluku Utara, Jakarta, Papua, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Aceh, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah," papar jenderal polisi dengan bintang satu itu.
Di level kabupaten/kota, beberapa daerah rawan juga sudah dipetakan Polri. Antara lain Boven Digul, Anambas, Halmahera Utara, Nduga, Puncak Jaya, Nabire, Waropen, Sarangi, dan Jaya Wijaya. Ada juga Gorontalo, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Ternate, Langsa, Banjar, Kepulauan Tidore, Bengkulu, dan Jogjakarta yang termasuk daerah yang ditandai Polri sebagai kabupaten/kota rawan.
Dari daerah-daerah tersebut, beberapa daerah di Papua termasuk yang dianggap rawan, lantaran ada berbagai potensi gangguan yang bisa terjadi.
Advertisement
