Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden Ma'ruf Amin menutup di hari keduanya bersafari ke Sumatera Utara dengan menghadiri Tabligh Akbar di Lapangan Bawah, Gunung Tua, Padang Lawas Utara.
Ribuan jamaah yang hadir menyambutnya dengan hangat. Bahkan di jelang-jelang akhir acara, Ma'ruf Amin bersama para ibu saling berbaur dan bersalawat, yang dipandu Haddad Alwi, penyanyi religi ternama.
Advertisement
Ma'ruf pun merasa senang dengan sambutan masyarakat Padang Lawas Utara, yang dikenal daerah kemenangan Prabowo di Pilpres 2014 lalu.
"Saya betul-betul merasa puas sekali. Bahwa massa menyambut dengan baik, dengan penuh semangat," ucap Ma'ruf di lokasi, Minggu (10/3/2019).
Dalam kesempatan itu pula, Ma'ruf bergelora menyampaikan apa saja yang telah dilakukan Jokowi selama ini. Menurutnya sudah banyak yang diperbuat untuk rakyat.
"Beliau terlalu banyak berbuat banyak untuk rakyat, untuk membahagiakan rakyat. Beliau bukan hanya janji, tapi bukti," kata Ma'ruf Amin.
Kartu Sakti Jokowi
Dalam Pilpres 2019, Jokowi memperkenalkan tiga kartu sakti yang akan masuk programnya di masa kepemimpinan selanjutnya. Kartu pertama yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja.
Kartu yang terakhir memang belakangan menjadi sorotan. Bahkan sampai disindir oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, bahkan langsung oleh Sandiaga sendiri.
Meski demikian, di kesempatan terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno tidak sependapat dengan pihak-pihak yang mencibir program Kartu Prakerja Jokowi tanpa memberikan solusi. Dia berpendapat program ini konkret secara gagasan, meski pendanaannya nanti harus dipikirkan secara matang.
"Logika jangan semua yang disampaikan petahana itu buruk. Pola pikirnya jangan hitam dan putih. Menurut saya, kalau program kerja ini dianggap enggak realistis mestinya dijawab dengan program kerja yang menurut 02 realistis," kata Adi.
Dia menyarankan kepada pendukung pasangan Prabowo-Sandi selaku penantang untuk menjawab Kartu Prakerja dengan program serupa yang dianggap lebih masuk akal untuk memfasilitasi kelompok lulusan SMA dan SMK dalam mengakses pekerjaan.
"Bukan hanya mengatakan itu program tidak rasional, enggak ada dananya, kemudian dilaporin ke Bawaslu. Ini kan menurut saya cara-cara yang ingin menyederhanakan sesuatu dengan lapor melapor. Mestinya Ini dilawan dengan program lain yang rasional," imbuh Adi.
Kendati demikian, Adi sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendanaan dari program ini tetap harus difikirkan secara matang dan terukur.
"Isu dari mana (uangnya) itu memang perlu dijawab. Apakah akan diambil dari pengetatan dana Badan dan Kementerian, pajak, atau nambah hutang sekalipun itu enggak soal selama itu untuk kebaikan rakyat miskin. Selama itu untuk kebaikan anak-anak muda kita supaya bisa memilki pekerjaan. Jangan sampai sirkulasi keuangan ini hanya berkutat pada kelompok-kelompok menengah tertentu," beber Adi.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
