Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menduga ada upaya untuk mendelegitimasi pemilu. Hal itu dilihat dari serangan hoaks yang dihembuskan sejak Desember 2018.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pada Desember lalu ada hoaks yang beredar mengenai e-KTP tercecer di beberapa daerah.
Advertisement
"Itu terus di-framing sasarannya Kemendagri," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/3/2019).
Kemudian dari Desember 2018 hingga Januari 2019, dimunculkan lagi hoaks tentang tujuh kontainer surat suara tercoblos. "Siapa yang diserang? KPU," imbuh Dedi seperti dilansir dari JawaPos.com
Masuk di Januari-Maret kata Dedi, kembali muncul isu soal penanganan pelanggaran Pemilu di beberapa wilayah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Polri juga terkena sasaran. Isu yang dimainkan adalah terkait netralitas.
Kemunculan Akun Anonim
Belakangan ada akun Twitter @Opposite6890 yang menyebut Polri mengerahkan buzzer untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Artinya pola-pola itu kami sudah mapping, ya dalam rangka apa akhirnya? Delitigimasi pemilu," tegas Dedi.
Dia menyampaikan, dalam setiap kesempatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian selalu menekankan bahwa anggota Polri netral di dalam kontestasi pemilu ini.
"Kami akan terus fokus untuk memberantas kasus-kasus hoax atau juga propaganda-propaganda yang dimunculkan di medsos, kami akan habisi itu," tukas Dedi.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Advertisement
