Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai status darurat militer belum diperlukan di Papua. JK menilai peningkatan status penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tergatung TNI dan Polri.
"Jadi belum, hanya penilaiannya ini. Operasi tentu harus ditingkatkan tapi tidak berarti harus keadaan darurat," kata JK di Kantor, Jalan Merdeka Utara, Selasa (12/3/2019).
Advertisement
JK mendukung operasi penambahan pasukan militer di Papua untuk menghadapi KKB di Papua. Penambahan personel militer di Papua, dibutuhkan untuk mengamankan proyek pembangunan di Papua.
"Ya tentu dibutuhkan apalagi pembangunan disitu kan," ungkap JK.
Dia menilai persoalan Papua seharusnya tidak terjadi. Sebab menurut JK, Papua sudah diberikan kekhususan dibandingkan daerah lain. Dia pun mencontohkan sisi pemerintahan daerah.
"Itu otonomi diberikan. Kemudian dana itu luar biasa. Itu dana yang paling besar diberikan itu per kapita itu Papua. Maksudnya ya semua kalau kita berunding apapun semua sudah tidak ada lagi yang bisa dirundingkan terkecuali kemerdekaan. Dan terwujudnya (kemerdekaan) tidak bisa," ungkap JK.
