Liputan6.com, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat lebih dari dua ribu caleg DPR RI tidak bersedia data dirinya dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diakses pemilih.
"Dari total DPR RI 7.992 caleg, yang tidak bersedia datanya dibuka 26 persen atau 2.043 caleg. Itu data sampai Februari 2018," ujar Peneliti Perludem Mahardika kepada Antara di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019.
Advertisement
Untuk daerah pemilihan (dapil) caleg DPR RI yang paling banyak tidak terbuka riwayatnya adalah Sumsel II sebesar 38,40 persen, disusul Gorontalo 37,21 persen, Sulbar 35,71 persen, Jateng VII 34,78 persen dan Jateng IX 34,62 persen.
Ada pun partai dengan caleg tidak mau membuka informasi paling banyak adalah Partai Demokrat, Partai Hanura dan PKPI yang hampir 100 persen.
"Kami lihat karena hampir 100 persen tiga terbesar itu, ada kebijakan partai untuk tidak membuka. KPU mengacu daftar riwayat hidup bersedia atau tidak bersedia dipublikasikan," kata Mahardika.
Sementara untuk caleg di daerah, rata-rata di setiap dapil sebanyak 25,72 persen caleg tidak bersedia data dirinya dibuka untuk umum.
Menurut dia, semestinya data yang tidak ditampilkan untuk diakses publik hanya data pribadi, seperti alamat rumah.
Namun, pemilih perlu mengetahui motivasi caleg menjadi anggota DPR serta apa yang akan dilakukan jika terpilih menjadi wakil rakyat.
"Informasi resmi itu untuk mengetahui yang bakal mewalili di parlemen, untuk mengenal. Kalau informasi substansial dan dasar tidak mau terbuka, apalagi informasi lain," ucap Mahardika.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Portal Pintar Memilih
Terkait portal pintarmemilih.id yang diluncurkan Perludem pada Februari lalu untuk membantu pemilih menelusuri caleg, hingga kini sudah diakses 12.000 kali dengan.
Domisili masyarakat yang paling banyak mengakses portal itu masih dari kota-kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Solo dan Makassar. Sementara di daerah lain belum signifikan.
Advertisement
