Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyoroti lima persoalan pertanian Indonesia yang harus dibenahi oleh HKTI.
Hal itu disampaikan Ketua Umum HKTI, Moeldoko dalam Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) dan Diskusi Nasional HKTI 2019, Senin (18/3/2019).
Persoalan pertama yakni adalah pemilikan lahan petani yang rata-rata hanya 0,2 hektar dan kondisi tanah yang sudah rusak serta aspek permodalan. Persoalan lainnya yaitu lemahnya manajemen petani. Selanjutnya penguasaan teknologi dan inovasi teknologi dan terakhir adalah pasca panen.
"HKTI harus mampu memberikan solusinya," ujar Moeldoko, saat rakornas yang mengusung tema 'HKTI sebagai Bridging Institution Menjadi Solusi Dalam Memakmurkan Petani'Senin (18/3/2019).
Baca Juga
Advertisement
Kemudian, menjadi tantangan dan peluang besar HKTI selanjutnya adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.
Menurut dia, para petani dan dunia pertanian harus mampu menghadapi perkembangan zaman seperti era revolusi industri yang keempat atau disebut juga Industri 4.0.
"Ada lima teknologi utama yang menopang implementasi Industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, Teknologi Robotic dan sensor, serta Teknologi 3D Printing.Semua itu akan mendorong kegiatan pertanian berlangsung sangat efisien dan efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas secara sangat signifikan dan berdaya saing," ujar dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Selanjutnya
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) dan Diskusi Nasional HKTI 2019 di Win Premier Hotel, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat.
Rakornas yang mengusung tema 'HKTI sebagai Bridging Institution Menjadi Solusi Dalam Memakmurkan Petani' ini merupakan kali pertamanya digelar sejak terpilihnya Moeldoko, menjadi Ketua Umum HKTI periode 2017-2020.
Adapun rakornas ini dimaksudkan untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan strategis dalam melakukan percepatan program yang berbasis pada sektor pertanian.
Ini juga sekaligus memberikan penguatan terhadap jalannya organisasi dengan instrumen pengurus yang memiliki totalitas dan loyalitas terhadap HKTI.
Dalam Rakornas tersebut, Moeldoko, meminta kepada seluruh pengurus HKTI pada 2019 agar memiliki resolusi nyata dan bermanfaat yang bisa dirasakan oleh petani. Salah satu caranya dengan menjalankan fungsi organisasi sebagai bridging institution.
"HKTI hadir sebagai bridging institution harus menjadi organisasi yang mampu memberikan solusi dan menjembatani kepentingan petani dengan berbagai pihak," kata Moeldoko.
Salah satu yang didorong HKTI yakni melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian nasional.
Seperti misalnya pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya. HKTI juga membuka akses seluas-luasnya dengan jejaring pertanian baik di dalam maupun di luar negeri.
"Pengurus HKTI harus aktif dan proaktif untuk menjalin relasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. HKTI harus mampu menangkap peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari mitra untuk membantu petani," tutur dia.
Menurut Moeldoko, apa yang telah dilakukan HKTI sejauh ini baru merupakan langkah awal menuju kedaulatan pangan nasional. Dia berharap, fungsi bridging institution dapat dilakukan oleh seluruh kepengurusan HKTI dari mulai pusat hingga daerah bahkan sampai tingkat Gapoktan.
"Bridging institution tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan pertanian Indonesia," bebernya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
