Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenang) yang melibatkan orang luar, yakni mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sendiri merupakan pejabat yang juga politikus PPP.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan, relasi, kedekatan, dan pengaruh antar personal menjadi tantangan berat dari pejabat negara.
Advertisement
"Ya kalau soal perdagangan pengaruh ini kemungkinannya banyak terjadi di semua kementerian dan lembaga, bahkan di daerah," tutur Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).
Laode berharap agar pejabat partai yang menduduki kursi pemerintahan bisa bekerjasama secara profesional dengan petugas partai. Partai asal pejabat tersebut pun mesti tahu batasan terhadap kadernya yang menduduki kursi penting di pemerintahan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Parpol Tak Ikut campur
"Parpol asalnya tidak ikut campur tangan kepada kader partainya yang sedang jadi menteri. Karena itu akan menyulitkan menteri. Bayangkan saya seorang menteri, tapi saya juga kader partai tertentu, kalau misalnya sering digangguin pasti sulit untuk profesional," jelas dia.
Partai politik harus memberikan kesempatan kepada kadernya yang menjabat di pemerintahan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Sebab pada akhirnya, hal itu akan memberikan nama baik ke partai tersebut.
"Oleh karena itu kami harap para pejabat publik tidak suka perdagangkan pengaruh untuk tujuan yang bisa berakibat pada benturan kepentingan," Laode menandaskan.
Advertisement
