Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak, yakni Pileg dan Pilpres adalah momen krusial. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam hal ini memohon kerelaan hati agar seluruh aparat birokrasi sipil, Polri dan TNI serta penyelenggara pemilu agar netral dalam pemilu 2019 ini agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selamat.
"Ini 27 hari menuju TPS adalah momen krusial, biarkan rakyat berpesta, aparat jaga jarak. Jangan sekali-kali kalian nampak tidak adil, apalagi berbuat curang. Bahaya!" kata Fahri Hamzah dihubungi wartawan, Selasa (19/3/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dikatakan Fahri, meski kita hidup dalam demokrasi setelah amandemen ke-4 UUD 1945 tuntas, tapi apa yang dilakukan oleh petahana tetap sebagai 'mempertahankan kekuasaan', dan apa yang dilakukan penantang kita sebut sebagai "merebut kekuasaan". Maka dari itu, keduanya harus dilakukan dengan etika.
"Dalam demokrasi, semua tindakan kita tidak saja harus berdasarkan hukum, tetapi juga harus berdasarkan etika," ujar inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu lagi.
Petahana, menurut Fahri harus mempertahankan kekuasaannya secara etis, dan penantang harus merebut kekuasaan juga secara etis. Sebab, etika lah yang membuat bangsa ini tenang, meski sedang 'perang'.
"Perang saudara atau sering juga disebut Civil War, atau perang warga sipil atau perang madani, bukan perang antar negara, tapi perang faksi-faksi dalam negara. Ada banyak contohnya, hampir semua negara besar pernah mengalaminya. Ini adalah sengketa antar kelompok," katanya.
Maka dari itu, Fahri mengajak kedua belah pihak, baik petahana maupun penantang untuk bersama menjunjung tinggi hukum dan etika dalam kompetisi, sebagaimana yang sudah diatur dan bahkan sudah disiapkan kode etik nya.
"Inilah yang harus kita jaga sekarang. Kita harus mengingatkan aparat sipil, Polri dan militer juga penyelenggara pemilu untuk tidak saja adil tetapi juga nampak adil. Ini adalah 'power struggle' dalam demokrasi, sebuah pemilu damai yang tetap memiliki unsur kompetisi," pungkas anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
