Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengajak India untuk mengembangkan sektor kesehatan di Aceh. Salah satunya dengan membangun rumah sakit dengan layanan medis bertaraf internasional di Sabang
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan, pemerintah ingin menjadikan wilayah ujung barat Indonesia tersebut sebagai pusat wisata kesehatan. Hal ini agar masyarakat yang biasa berobat di luar negeri, bisa mendapatkan layanan medis di Sabang.
Advertisement
"Sedang kami upayakan juga itu medical tourism di Sabang. Kan banyak orang-orang Indonesia yg berobat keluar negeri. Kita berusaha kalau di Sabang bisa disediakan fasilitas yg bagus, rumah sakit, layanan yang bagus. Supaya orang-orang kita yg dulu berobat ke luar negeri jangan keluar negeri, berobatnya di Sabang saja," ujar dia di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Menurut Ridwan, selama ini India telah terkenal dengan pelayanan medis yang baik. Oleh sebab itu, pihaknya berupaya untuk mengajak investor India untuk ikut mengembangkan layanan medis di Indonesia.
"Nah India sangat bagus dalam pelayanan medis, kan banyak rumah sakit yang diinisiasi oleh perusahaan India, kita sedang mengarah ke sana," kata dia
Namun, lanjut Ridwan, masih ada kendala untuk merealisasikan hal ini. Salah satunya soal larangan tenaga medis asing untuk bekerja di Indonesia. Meski demikian dia tetap optimis jika proyek medical tourism ini bisa berjalan di Sabang.
"Memang tidak begitu mudah karena kalau di kita dokter asing itu belum boleh. Jadi kita sedang mencoba, ini kan pelabuhan bebas, kita sedang coba apakah bisa. Intinya dari pada orang kita berobat di luar negeri, lebih baik kita tahan di sabang supaya devisa tidak keluar, tenaga dokter kita pun bisa juga terlibat. Win-win solution yang kita harapkan seperti itu," tandas dia.
Kemenpar-Kemenkes Sepakat Kembangkan Wisata Kesehatan Bersama
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepakat untuk mengembangkan Pariwisata Kesehatan Internasional. Penandatanganan MoU dilakukan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III yang digelar Kemenpar di Hotel Bidakara, Jakarta 26-27 September 2017.
Sekretaris Kementerian Pariwisata, Ukus Kuswara, mengatakan, bagi Kemenpar, pengembangan wisata kesehatan dan kebugaran memang merupakan salah satu flagship (fokus pengembangan) untuk wisata minat khusus. Dalam pengembangannya, memang harus terjalin koordinasi antara instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah.
"Pengembangan wisata kesehatan di Indonesia memiliki potensi yang besar mengingat lokasi dan keunggulan Indonesia untuk menarik wisata kesehatan, dan mengingat juga jumlah orang Indonesia yang ke luar negeri untuk menjalankan perawatan kesehatan," ujar Ukus, usai penandatanganan MoU, Selasa (26/9/2017).
Adapun kesepakatan yang dilakukan kedua kementerian ini meliputi koordinasi dan harmonisasi kebijakan dan program dalam pengembangan wisata kesehatan, peningkatan mutu wisata kesehatan, pengembangan promosi wisata kesehatan, pemberdayaan masyarakat di lingkungan wisata kesehatan, serta pertukaran data dan informasi terkait pengembangan wisata kesehatan.
"Selain itu juga ada bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu dalam pengembangan wisata kesehatan dan perlindungan kesehatan terhadap wisatawan," ucap Ukus.
Berdasarkan nota kesepahaman, Kemenpar memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun standar usaha pariwisata di bidang wisata kesehatan, melaksanakan sosialisasi wisata kesehatan yang bernuansa tradisional, unik, otentik, dan mudah diakses, serta menyusun kerja sama antara sektor swasta di bidang pariwisata dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan.
"Yang tak kalah pentingnya Kemenpar juga bertugas menyusun strategi pemasaran produk pelayanan kesehatan yang merupakan daya tarik dan daya saing wisata Indonesia dan melakukan identifikasi dan mengusulkan berbagai produk unggulan wisata kesehatan Indonesia untuk dipatenkan sebagai kekayaan intelektual di Indonesia dan dunia," kata Ukus.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo, menjelaskan bahwa yang menjadi tanggung jawab Kemenkes meliputi menyusun dan mensosialisasikan kebijakan wisata kesehatan, mendorong sektor swasta untuk menyelenggarakan Rumah Sakit unggulan (Medical Tourism) dan fasilitas kesehatan tradisional unggulan (Wellness Tourism).
"Kemudian memfasilitasi ketersediaan fasilitas pelayanan dan pelaksanaan upaya kesehatan lainnya untuk memberikan perlindungan kesehatan wisatawan di 10 destinasi pariwisata prioritas, serta menetapkan Rumah Sakit unggulan (Medical Tourism) dan fasilitas kesehatan tradisional unggulan (Wellness Tourism) yang memiliki pelayanan unggulan dalam penyelenggaraan wisata kesehatan," kata Untung.
Langkah berikutnya adalah Kemenpar bersama dengan Kemenkes, perwakilan rumah sakit, serta spa dan asosiasi kesehatan akan membentuk tim kerja yang akan ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana kerja bersama.
Untuk informasi, salah satu estimasi pada 2006 memperkirakan bahwa ada sekitar 350.000 orang Indonesia yang melakukan pengobatan di luar negeri dengan pengeluaran USD 500 juta. Estimasi yang lebih baru memperkirakan bahwa ada sekitar 600.000 orang Indonesia yang melakukan pengobatan di luar negeri dengan nilai pengeluaran sekitar USD 1.4 miliar. Sebagai perbandingan, negara seperti Thailand yang relatif berhasil mengembangkan wisata kesehatan, dapat memperoleh devisa USD 3,2 miliar pada tahun 2011.
Suatu survei global di sejumlah negara di dunia yang dilakukan McKinsey di 2008 perihal mengapa konsumen melakukan perawatan di luar negeri, alasan utama adalah 40% karena mencari teknologi yang muktahir, 32% mencari perawatan yang lebih baik, 15% mencari pelayanan medis yang lebih cepat, dan hanya 9% yang mencari perawatan yang lebih murah.
Ternyata secara umum mencari perawatan yang lebih murah bukan alasan utama. Justru yang diperlukan adalah peningkatan standar dari rumah sakit maupun SDMnya termasuk dari aspek pelayanan. Rumah sakit dan pengetahuan dokter dan perawat yang dianggap “baik” termasuk penggunaan teknologi yang muktahir, perawatan yang lebih baik dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberi pelayanan yang baik dan cepat. Dengan ketersediaan sumber daya yang bersertifikasi internasional, peralatan medis terkini, sertifikasi dari lembaga internasional seperti Hospital Quality Improvement Accreditation (HA) dan Joint Committee International Accreditation (JCIA) dapat diperoleh.
Sementara itu, kearifan lokal Indonesia yang kaya dan mendasari dikenalnya spa dan hal tersebut berarti pariwisata kebugaran mempunyai potensi menjadi produk unggulan khas Indonesia yang bisa bersaing di pasar global.
"Namun, kesuksesan Bali menjadi “The Best Destination Spa in the World” belum didukung oleh basis ilmiah kesehatan di dalam negeri maupun dipatenkan secara internasional. Kearifan lokal kita yang demikian kaya dan beranekaragam perlu kita angkat ke taraf evidence dan science based serta dilindungi, sehingga spa kebugaran Indonesia dapat berkompetisi secara global dan berkesinambungan di masa yang akan datang," ujar Untung.
Menteri Pariwisata, Arief Yahya, mengatakan bahwa liburan sambil berobat mungkin masih asing di telinga beberapa traveler. Namun, ternyata, traveling gaya ini sedang digandrungi banyak orang. Tak cuma untuk masalah kesehatan, tetapi juga kecantikan.
"Di Bali contohnya, yang selama ini dikenal dengan pantainya yang indah ternyata juga memiliki rumah sakit dengan taraf internasional yang diminati untuk medical tourism. Salah satunya adalah BIMC Hospital yang ada di Nusa Dua, Bali. Tadinya, rumah sakit ini dikenal sebagai rujukan para turis asing yang sedang sakit saat liburan ke Pulau Dewata," ucap Arief.
Kini, turis yang ingin operasi plastik pun bisa dilakukan di sini. Banyak dari turis asal Australia yang melakukan operasi kecantikan seperti ini. "Kebanyakan mereka liburan sambil operasi kelopak mata yang sudah kendur, sedot lemak, mempercantik payudara dan sejenisnya," kata Arief.
Advertisement
