Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengajukan proposal sebesar Rp 571 triliun ke pemerintah pusat guna membangun infrastruktur melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Anggaran tersebut diajukan saat rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proposal anggaran membangun infrastruktur tidak hanya untuk wilayah Ibu Kota, namun beberapa kota penyangga.
Advertisement
"Tidak hanya DKI, sekarang Transjakarta membawa penumpang dari Bekasi dari Depok dari Tangerang bisa. Dan itu juga yang nanti akan terjadi lewat pembangunan infrastruktur transportasi," kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menyatakan, nantinya transportasi Jabodetabek, seperti MRT Jakarta, LRT dan Commuterline akan dikelola oleh holding badan usaha bila dana proposal telah dicairkan. Sehingga sejumlah moda transportasi itu dapat saling terintegrasi.
Apalagi kata dia, MRT akan ditambah dari 16 kilometer menjadi 231 kilometer, lalu Transjakarta dari 431 kilometer menjadi 2.149 kilometer, LRT lebih dari 120 kilometer hingga perlintasan kereta.
"Jadi Jakarta ada 27 kilometer lintasan sebidang, ini akan dinaikan. Itu termasuk dalam anggaran Rp 571 Triliun, ini bukan sekedar membangun yang baru tapi juga mengoreksi masalah yang selama ini ada," papar dia.
Dalam proposal itu selain infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta mengajukan pembangunan pipa air bersih, hingga sistem pengolahan limbah dan berbagai proyek itu akan dikerjakan selama 10 tahun ke depan.
