Pengusaha Usul Tarif ERP Sekitar Rp 20 Ribu

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha meminta tarif yang dikenakan dalam kebijakan electronic road pricing (ERP) tidak terlalu tinggi. Kebijakan ini akan diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada akhir 2019.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, tujuan diterapkannya ERP ini adalah untuk menekan kemacetan, bukan untuk mencari pendapatan. Oleh sebab itu, tarif yang dikenakan tidak perlu terlalu mahal.

"Kita harapkan tarifnya jangan terlalu mahal. Karena sasaran utamanya bukan uang, tetapi untuk mengurangi kemacetan. Tetapi kalau memang ada pendapatan, itu akan dikembalikan untuk membangun infrastruktur transportasi di Jakarta," ujar dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Sementara mengenai besaran tarif yang ideal, Sarman meminta agar tidak jauh dari angka Rp 20 ribu. Namun hal tersebut diserahkan kepada kajian dari pemerintah.

‎"Kalau harga, itu dikembalikan pada kebijakan dan evaluasi dari pemerintah. Tapi kalau dulu diterapkan 3 in 1, itu kan rata-rata orang mengeluarkan uang juga (untuk sewa joki) ada yang Rp 20 ribu, Rp 25 ribu padahal hanya untuk jarak 1-2 km. Artinya masyarakat rela mengeluarkan uang demi kelancaran. Tapi itu harus dikaji betul-betul supaya jangan terlalu mahal," kata dia.

Selain soal tarif, Sarman juga meminta agar disediakan tempat parkir di dekat stasiun-stasiun MRT. Hal ini agar masyarakat yang menuju Jalan Jenderal Sudirman bisa menggunakan MRT dan memarkir kendaraannya di stasiun.

"Harus ada kantong-kantong parkir terutama yang ada di stasiun-stasiun MRT, karena nanti orang akan banyak memarkir kendaraanya di stasiun, kita lihat tempat parkir stasiun kereta (KRL) yang ada di daerah Bintaro, Tangerang, itu penuh. Karena pekerja kita itu bawa mobil sampai stasiun, kemudian dia naik kereta," tandas dia.