Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan sistem pemerintahan di Indonesia paling banyak memiliki pengawasan. Mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawa Keuangan (BPK), Polisi, Jaksa, KPK hingga LSM.
Banyak lembaga pengawas itu, banyak kebocoran anggaran yang akhirnya terungkap.
Advertisement
"Jadi pemerintah ini sistem ini diawasi berkali-kali. Kalau banyak yang bocor, seperti sekarang tentu juga akibat banyaknya pemeriksaan. Sehingga banyak diketahui," kata JK saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Hotel Bidakara, Jakarta.
JK sependapat bahwa pemeriksaan sangat penting tetapi, lebih penting pencegahan. Sebab kata JK, tanpa pencegahan sistem akan sulit dijalankan. Sama halnya dengan mengawasi anggaran di Indonesia.
JK menjelaskan setiap 10 tahun, anggaran selalu naik dua kali lipat. Mulai tahun 2010, Rp 1200 triliun, setelah itu Rp 2200 triliun. Kemudian tahun depan direncanakan akan Rp 2300 triliun - Rp 2400 triliun. Ditambah kata JK, Kementerian dan lembaga makin berkembang.
Yang Diawasi Meningkat
Sekarang ungkap JK, hampir 100 kementerian dan lembaga, yang besar dan kecil. Daerah yang diawasi pun kata JK meningkat.
Dari 300 setiap 15 tahun yang lalu, menjadi lebih dari 500 kabupaten, kota, provinsi. Hingga jalur anggarannya makin berkembang. Dulu, kata JK, pengawasan hanya sampai kabupaten, sekarang sampai ke desa.
"Jadi artinya aliran lembaganya makin besar, dananya makin besar, dan juga yang mendapat anggaran makin banyak. Artinya adalah pengawasan yang harus dilakukan itu makin luas," kata JK.
Karena itu kata JK, lembaga pengawasan atau institusi pengawasan APIP harus bekerja lebih luas. Yaitu dengan cara mempergunakan teknologi yang sedang berkembang.
"Sehingga para pengawas, bukan hanya mengawasi tetapi mengawasi secara akuntabiliti forensik. Itu juga lebih detail lagi," ungkap JK.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Advertisement
