Liputan6.com, Jakarta - Meski ada anak buah terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), Silmy Karim menuturkan, pihaknya tetap fokus melakukan transformasi dan membenahi PT Krakatau Steel Tbk.
Silmy menuturkan, seluruh lini menjadi perhatian untuk dibenahi baik dalam dan di luar PT Krakatau Steel Tbk. Hal ini sebagai amanat untuk membawa semangat perubahan dan transformasi di PT Krakatau Steel Tbk saat dirinya mulai menjabat.
"Ya dibenahi segala lini. Dalam dan di luar PT Krakatau Steel Tbk. Restrukturisasi keuangan, organisasi, aturan dan sistem sebagainya," ujar Silmy, saat dihubungi lewat pesan singkat Liputan6.com, Sabtu (23/3/2019).
Baca Juga
Advertisement
Ia menegaskan, saat ini hal paling penting untuk dibenahi adalah di area pasar dan keuangan.
Seperti diketahui, PT Krakatau Steel Tbk mampu menekan rugi hingga kuartal III 2018. Perseroan mencatatkan rugi USD 37,38 juta hingga kuartal III 2018 dari periode sama tahun sebelumnya USD 75,04 juta.
Hal itu didukung dari pendapatan bersih perseroan naik sekitar 22,71 persen dari USD 1,03 miliar menjadi USD 1,27 miliar hingga kuartal III 2018.
Kenaikan pendapatan itu ditopang dari kenaikan harga baja pada M9 2018. Harga jual rata-rata HRC naik 5,67 persen di kisaran harga USD 640-USD 680 per ton dibanding harga pada periode sama tahun lalu di harga USD 599 per ton.
Terkait kabar OTT KPK terhadap direkturnya kemarin, Silmy menuturkan, saat itu dirinya belum mengetahui kabar tersebut. Dirinya lantaran masih di Kementerian BUMN untuk bahas restrukturisasi utang.
Sebelumnya, Silmy mengatakan, sebagai pemimpin tertinggi di Karakatau Steel prihatin, ada anak buahnya yang diduga terlibat praktik pelanggaran hukum, sehingga ditangkap KPK.
"Saya prihatin dan menyesalkan ada anggota saya," kata Silmy, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2019.
Silmy menuturkan, azas praduga tak bersalah memang harus ditegakkan. Dia pun menghormati proses hukum dan mendukung upaya KPK dalam menegakan hukum.
"kita harus hormati proses hukum. Kita dukung KPK dalam upaya penegakkan hukum," tutur dia.
Silmy menyatakan, sejak masuk BUMN telah berkomitmen untuk menegakkan good corporate governance, membangun profesionalisme dan praktik manajemen yang bebas dari konflik kepentingan.
"BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang harus dijaga dari intervenai dan upaya pelemahan, termasuk pelemahan karena praktik korupsi," ujar dia.
OTT KPK
Pada Jumat 22 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, KPK menangkap empat orang, satu di antaranya disebutkan merupakan pejabat Krakatau Steel.
Diduga telah terjadi transaksi penerimaan uang dari pihak swasta untuk kepentingan proyek Krakatau Steel di daerah. Aliran dana dilakukan dalam mata uang rupiah maupun dolar secara tunai dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, keempat orang yang diamankan saat ini sudah berada di Gedung KPK. Informasi lebih lengkap akan disampaikan pada Sabtu 23 Maret sore melalui konferensi pers yang akan digelar di Gedung KPK.
"KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut," tutur Basaria.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
