Liputan6.com, Jakarta - Janji kampanye Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Sebab, PKS sendiri berjanji akan akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup jika menang pada pemilu mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan gagasan tersebut perlu dipertimbangkan kembali secara matang oleh PKS. Sebab, secara jangka pendek, dengan adanya penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut akan berdampak kepada penerimaan daerah.
Advertisement
"Jadi kalau melihat komponen pajak itu kan paling besar merupakan penerimaan daerah, pajak kendaraan bermotor. Setidaknya aktivitas pemerintahan terutama pemerintah provinsi di jangka pendek pastinya akan ada pengurangan penerimaan," kata Fithra saat dihubungi merdeka.com, Minggu (24/3/2019).
Fithra menyebut hasil pajak kendaraan bermotor selama ini dapat menyumbang sekitar 80 persen terhadap penerimaan pemerintah daerah. "Dan ini harus dipikirkan bagaimana ke depannya kalau ini hilang, jadi bagaimana mereka bisa membiayai aktivitas ekonominya di jangka pendek itu saja yang harus dipikirkan," imbuhnya.
Namun demikian, Fithra mengatakan rencana tersebut menjadi keuntungan apabila dilihat dari jangka panjang. Sebab, mayoritas pemilik kendaraan bermotor beraktivitas menggunakan kendaraannya untuk kegiatan perekonomian. Sehingga, itu diyakini dapat menjadi nilai tambah bagi penerimaan negara.
"Akan tetapi kalau kita melihat dari jangka panjangnya tentu saja ini akan berdampak positif. Karena kebanyakan ini kan kendaraan bermotor ya, kalau dilihat itu kan memang itu yang ber-CC kecil rata-rata menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktivitas ekonomi," jelasnya.
"Seharusnya bisa meningkatkan potensi penerimaan ke depannya. Meskipun ini harus dihitung lagi saya belum tau pasti hitungannya bagaimana tapi yang jelas mungkin ada akan ada dampaknya jangka panjang. Tapi di jangka pendek pastinya akan ada penurunan dari sisi penerimaan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan komitmen perjuangan politik partainya dalam membela nasib rakyat kecil dengan memberikan penghapusan pajak motor bagi 100 juta rakyat kecil.
Komitmen perjuangan PKS, kata Sohibul, menilai kebijakan ekonomi era Presiden Joko Widodo ( Jokowi) berpihak pada kelompok atas lewat program pengampunan pajak bagi para konglomerat.
"Jika Presiden Jokowi mengampuni pajak para konglomerat dan pemodal nakal yang menyimpan ribuan triliun dananya di luar negeri dengan program Tax Amnesty. Maka izinkanlah, kami Partai Keadilan Sejahtera memperjuangkan penghapusan pajak sepeda motor bagi 100 juta rakyat kecil," ujar Sohibul melalui keterangan, Minggu (24/3).
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan bahwa janji penghapusan pajak sepeda motor ber-cc kecil ini adalah bukti bahwa PKS ingin menegakkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
