Liputan6.com, Jakarta Semenjak ada program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakanBPJS Kesehatan, kesadaran masyarakat Indonesia untuk memeriksakan kesehatan rongga mulut semakin besar. Jumlah orang yang ke dokter gigi setiap bulannya pun terus bertambah.
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dr dr RM Sri Hananto Seno SpBM(K), pertama kali BPJS Kesehatan muncul, hanya 0,5 persen yang datang ke dokter gigi. Dan di tahun-tahun berikutnya naik satu sampai 1,5 persen. Sekarang bahkan lebih dari 2,5 persen.
Advertisement
"Bila ada 1.000 kepesertaan, di tahun pertama hanya 50 orang sebulan. Sekarang, sudah 2,5 persen (dari jumlah kepesertaan itu) yang ke dokter gigi untuk berobat gigi," kata Seno kepada Health Liputan6.com baru-baru ini.
Di satu sisi, data yang dipaparkan Seno membawa angin segar bagi masyarakat. Hanya saja di sisi lain, menjadi 'masalah' bagi dokter gigi. Itu mengapa, kata Seno, di dalam BPJS Kesehatan harus ada program promotif dan preventif.
"Karena BPJS Kesehatan hanya 2.000 rupiah, semakin banyak yang berobat. Dan, semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan oleh dokter gigi," ujarnya.
Biaya kapitasi BPJS Kesehatan untuk dokter gigi
Mengenai biaya kapitasi masih menjadi 'persoalan' hingga sekarang. Seno pun mengimbau, termasuk juga untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, agar mengkaji ulang biaya kapitasi sehingga tidak memberatkan para dokter gigi.
"Kita hanya minta agar barang atau bahan yang digunakan para dokter gigi bisa tertutupi dengan biaya kapitasi," katanya.
Sebab, lanjut Seno, tidak mungkin PDGI minta pengurangan kemanfaatan. Tidak mungkin para dokter gigi mengorbankan kualitas pelayanan karena bisa merugikan pasien.
"Itu mengapa BPJS Kesehatan harus memiliki program preventif, agar orang-orang jangan sampai sakit gigi," katanya.
Advertisement
