Liputan6.com, Bangkok - Pengumuman hasil Pemilu Thailand 2019, yang seharusnya dijadwalkan pada Senin 25 Maret, ditunda setelah berbagai pihak melaporkan perbedaan penghitungan jumlah suara.
Komisi Pemilihan Thailand (EC) awalnya mengatakan, partai pro-militer, Partai Palang Pracha Rath (PPRP) memimpin hasil pemilu.
Itu akan memposisikannya untuk membentuk pemerintahan di bawah perdana menteri saat ini, Jenderal Prayuth Chan-ocha. Tetapi, ada banyak keluhan tentang penyimpangan dan data yang tidak akurat, demikian seperti dikutip dari BBC, Senin (25/3/2019).
Minggu malam, setelah jajak pendapat ditutup, EC mengatakan bahwa dengan lebih dari 90% surat suara dihitung, PPRP telah memperoleh 7,6 juta suara populer.
Baca Juga
Advertisement
Hasil itu lebih banyak setengah juta dari Pheu Thai, partai yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang loyalisnya telah memenangkan setiap pemilihan sejak 2001.
Tetapi, dengan jumlah pemilih yang dilaporkan sangat rendah --sekitar hanya 64%-- banyak yang mempertanyakan angka ini serta perbedaan dalam jumlah penghitungan suara.
Dan pada Senin, beberapa laporan media lokal yang juga mengutip angka-angka dari EC, melaporkan hasil yang berbeda untuk jumlah kursi legislatif yang dimenangkan masing-masing pihak.
Dalam konferensi pers pada hari yang sama, di mana EC diharapkan untuk mengklarifikasi hasil awal, lembaga itu malah menunda pengumumannya tanpa memberikan penjelasan.
Komisi Pemilihan Thailand hanya menjanjikan lebih banyak informasi di kemudian hari, tetapi tidak ada hasil resmi penuh hingga 9 Mei 2019.
Berbicara kepada wartawan, sekretaris jenderal EC, Charungvith Phumma, menyalahkan "kesalahan manusia", mengatakan orang-orang yang memasukkan jumlah suara hanya orang biasa.
Lebih dari 50 juta orang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu yang tertunda, yang pertama sejak Jenderal Prayuth Chan-ocha memimpin kudeta yang menggulingkan saudara perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra, lima tahun lalu.
Meskipun hasil resmi masih bermasalah, Pheu Thai dan PPRP dikabarkan telah menyatakan niat mereka untuk berkoalisi memerintah Thailand usai pemilu 2019.
Pemungutan suara yang digelar hari Minggu memilih 500 anggota majelis rendah parlemen Thailand. Namun di bawah konstitusi, 250 kursi senat telah ditunjuk oleh militer.
Kedua majelis itu akan bersama-sama memilih seorang perdana menteri - seorang kandidat hanya membutuhkan setengah suara ditambah satu untuk menang.
Simak video pilihan berikut:
Calon PM yang Dijagokan
Jenderal Prayuth Chan-ocha dinominasikan sebagai satu-satunya kandidat perdana menteri dari PPRP pro-militer yang baru dibentuk.
Di antara partai-partai terkemuka lainnya adalah Demokrat, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Abhisit Vejjajiva, dan partai Future Forward yang baru, yang dipimpin oleh miliarder telekomunikasi muda, Thanatorn Juangroongruangkit.
Pada saat kudeta, militer mengatakan ingin memulihkan ketertiban dan stabilitas dan mencegah protes jalanan yang telah berulang kali terjadi selama bertahun-tahun.
Namun junta telah dituduh mengambil pendekatan otoriter terhadap kekuasaan, secara ketat mengontrol media dan secara sewenang-wenang menggunakan undang-undang seperti lese majeste - yang melarang kritik militer - untuk membungkam lawan.
Junta juga memperkenalkan konstitusi - yang disetujui oleh referendum - yang menurut para pengkritiknya dirancang untuk memastikannya tetap menjadi pusat politik Thailand.
Menjadi kandidat militer yang lebih disukai, Jenderal Prayuth secara teori hanya membutuhkan 126 suara majelis rendah untuk menjabat. Partai yang memerintah atau koalisi juga dapat menunjuk non-MP sebagai perdana menteri.
Konstitusi baru juga memberlakukan batasan pada jumlah kursi yang dapat diambil oleh satu partai, terlepas dari jumlah suara yang dimenangkan, dan setiap pemerintahan di masa depan terikat secara konstitusional untuk mengikuti rencana 20 tahun militer untuk Thailand.
Hasil awal tidak resmi akan muncul dalam beberapa jam, tetapi koresponden mengatakan akan membutuhkan waktu untuk arah masa depan Thailand menjadi jelas, karena pihak-pihak menegosiasikan kesepakatan dan koalisi.
Advertisement
