Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengumpulkan pengusaha sawit di kantornya. Pertemuan tersebut membahas langkah yang akan ditempuh untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE).
"Untuk memutuskan sesuatu kita berikan saja informasi mengenai perkembangan terakhir mengenai langkah-langkah Eropa," kata Darmin di kantornya, Senin (25/3/2019).
Baca Juga
Advertisement
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menyebutkan pengusaha nasional siap mendukung semua langkah yang akan diambil pemerintah dalam melawan UE.
"Mendukung pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah pengusaha siap mendukung dan pengusaha ikut serta bersama pemerintah," jelas dia.
Seperti diketahui, pemerintah akan menggugat UE melalui organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Namun pemerintah juga mendorong para pengusaha melakukan gugatan bisnis melalui pengadilan setempat.
Senada, Wakil Ketua Umum III Gapki, Togar Sitanggang mengatakan pengusaha akan terus menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah mengenai sikap atau tindakan yang akan ditempuh.
"Kita akan pertimbangkan semua saran pemerintah. Kita sebagai mitra pemerintah akan terus saling berbicara dan berdiskusi langkah-langkah yang kita ambil," jelas dia.
Namun demikian, dia menyatakan pengusaha perlu waktu untuk mempelajari lebih jauh sebelum melayangkan gugatan.
Selain itu, menurutnya, gugatan baru bisa dilakukan setelah UE mensahkan European Union's Delegated Regulation di tingkat parlemen mereka. Jika sudah disahkan, aturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi UE melakukan diskriminasi sawit.
"Begitu mereka sahkan, kita akan melakukan langkah-langkah litigasi terhadap mereka. Ada banyak hal yang kita diminta laksanakan untuk litigasi. Kita akan pelajari semuanya," tutupnya.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Indonesia Ajak Kolombia Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit Uni Eropa
Pemerintah akan menggandeng Kolombia dalam upaya melawan kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) oleh Uni Eropa. Kolombia selama ini dikenal sebagai salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia.
"Salah satu negara Latin yang bisa kita ajak kerjasama itu Kolombia. Karena dia produsen sawit, makanya kita harus kerja bareng dengan Kolombia, baik pemerintah maupun pebisnisnya," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Ratu Silvy Gayatri di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Selain itu, kerjasama perdagangan produk turunan sawit antara Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Amerika Latin juga bisa juga digalakkan ke depan.
"Bisa kerjasama dong. Mungkin produk turunan sawitnya seperti sabun dan lain-lain, harus diperkenalkan. Sabun tuh sudah bisa masuk di sana (Amerika Latin)," ungkap dia.
Sementara Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Arlinda memastikan jika pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah terkait ekspor CPO.
"Pemerintah sedang melakukan langkah-langkah dan sedang melakukan koordinasi. Yang pasti, pemerintah sedang berupaya agar kelapa sawit kita bisa tetap ekspor," kata Arlinda.
Reporter: Wilfridus Setu Umbu
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
