Tiga Menteri di Kabinet Emmanuel Macron Mengundurkan Diri Lagi, Ada Apa?

Sejak 2017 hingga sekarang, telah ada 10 menteri dari kabinet Emmanuel Macron yang mundur dari jabatan.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 28 Mar 2019, 08:46 WIB
Presiden Prancis Emmanuel Macron (AP/Phillipe Wojazer)

Liputan6.com, Paris - Tiga menteri dari kabinet Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan mundur dari jabatan. Ketiga menteri itu mundur karena tengah mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri dalam European and municipal elections mendatang.

Dikutip dari laman GulfNews, Kamis (28/3/2019) sejak 2017 hingga sekarang, telah ada 10 menteri dari kabinet Emmanuel Macron yang mundur dari jabatan.

Dalam sebuah pernyataan, presiden mengumumkan pengunduran diri sejumlah menteri. Mulai dari Nathalie Loiseau yang berencana ikut dalam kontestasi pemimpin Uni Eropa.

Kemudian juga ada Benjamin Griveaux serta Mounir Mahjoubi. Keduanya hendak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Paris pada tahun 2020 mendatang.

Setelah pengunduran diri ini, Presiden Emmanuel Macron belum memberikan adanya indikasi soal kemungkinan pengganti jabatan tersebut.

Namun, banyak pihak yang memprediksi bahwa Emmanuel Macron akan mengumumkan pengisi jabatan yang kosong dengan pada Senin mendatang.

Penasihat Eropa Macron, Clement Beaune, disebut akan menggantikan Loiseau sebagai menteri. Posisi itu penting dalam mengkomunikasikan posisi Prancis dalam negosiasi Brexit.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Survei: 75 Persen Rakyat Prancis Tak Senang Pemerintahan Emmanuel Macron

Presiden China Xin Jinping (kedua dari kiri) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (kedua dari kanan) bertemu di Paris (AFP/Jean-Paul Pellisier)

Sebanyak tiga perempat rakyat Prancis diketahui tidak senang dengan cara Presiden Emmanuel Macron dan pemerintahnya mengelola negara. Fakta itu terungkap dalam hasil sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Kamis 3 Januari 2019.

Banyak dari respoden juga mengaku lebih tertarik jika pemerintah mengurusi krisis pendapatan rumah tangga yang banyak menimpa warga Prancis.

Semenatara itu, sebagaimana dikutip dari The Straits Times, gelombang aksi protes "rompi kuning" yang berlangsung dalam dua bulan terakhir, telah mengguncang pemerintahan Macron.

Hal itu memaksa Macron masuk ke dalam berbagai konsesi kebijakan, termasuk membatalkan rencana kenaikan pajak bahan bakar, guna meredakan amarah atas tudingan menekan anggaran rumah tangga rakyat.

Gelombang protes rompi kuning disebut sebagai tantangan terberat selama masa jabatan Macron yang baru berlangsung selama puluhan bulan terakhir.

Sejak itu, Macron didesak untuk melanjutkan realisasi janji reformasi lainnya, seperti menangani tunjangan pengangguran dan merombak layanan sipil Prancis.

Hanya 25 persen dari responden, yang disurvei oleh Odoxa dan Dentsu Consulting untuk franceinfo dan surat kabar Figaro, mengatakan mereka puas dengan peemrintahan Macron yang berkuasa sejak pertengahan 2017.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya