Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan setelah fokus pada infrastruktur, akan fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sebelumnya, selama memimpin pemerintahan Kabinet Kerja (2014-2019), Jokowi fokus mengejar ketertinggalan infrastruktur Indonesia karena menilai, infrastruktur merupakan fondasi penting bagi bangsa Indonesia.
Advertisement
Simak videonya di sini
Pengembangan SDM dilakukan secara besar-besaran. Jokowi berharap, SDM Indonesia dapat semakin mampu bertarung di kancah global. Nah untuk itulah diperlukan peningkatkan kualitas SDM yang salah satunya, jumlah SDM premium harus diperbanyak.
Program pengembangan SDM yang dilakukan juga dimaksudkan agar Indonesia, tidak terjebak dalam middle income trap, seperti yang dapat dilihat di negara-negara lain tidak memiliki infrastruktur dan SDM yang siap.
Terkait itulah, dari sisi pengembangan SDM disiapkan sejumlah program dalam rangka penguatan kapasitas SDM masyarakat Indonesia. Program tersebut, juga dimaksudkan agar terjadi kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan nasional.
"Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, maka pada 2020 prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) tetap terus harus dikedepankan menyambung prioritas SDM yang dimulai di 2019 ini," ujar Jokowi ketika mempimpin saat rapat kabinet. Jokowi sendiri dilantik menjadi Presiden Indonesia untuk periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014.
Pada bidang pendidikan, Jokowi akan fokus pada sekolah vokasi, balai latihan kerja, hingga pondok pesantren. Jokowi memastikan anggaran akan dikucurkan dalam jumlah besar. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan skill guru sebagai garda terdepan di bidang pendidikan. Jokowi memperkenalkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Dengan KIP Kuliah, maka akan terbuka kesempatan bagi para pelajar dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Jokowi juga berencana akan meluncurkan Kartu Pra-Kerja. Kartu dimaksud adalah kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling, up-skilling, re-skilling) dan atau sertifikasi kompetensi kerja. Rencana penerbitan Kartu Pra-Kerja, dilatarbelakangi adanya penilaian kalau selama ini, antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri tidak tersambung.
Sebagai contoh, industri garmen sering kali kesulitan mendapatkan tenaga kerja terlatih. Nah seiring dengan investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan, akan ada link and match antara pekerja terlatih dengan yang dibutuhkan industri. Di sinilah letak peran pemerintah untuk menyambungkan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
"Kartu ini (Kartu Pra-Kerja) diberikan kepada lulusan SMA/SMK, akademi, lulusan universitas, yang ingin masuk ke dunia kerja. Yang akan kita training dan beri pelatihan sehingga siap masuk dunia industri. Pelatihannya tak hanya di dalam, namun juga di luar. Untuk keahlian tertentu, akan kita kirim besar-besaran ke luar negeri," kata Jokowi saat memberikan kata sambutan di acara Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha kepada Jokowi-Amin, pada 21 Maret 2019 di Istora Senayan, Jakarta.
Kartu Pra-Kerja adalah jawaban untuk menutupi kesenjangan skill dan mendorong peningkatan kompetensi pekerja-pekerja Indonesia agar dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman dan revolusi industri 4.0.
Kesimpulan awalnya, selain peningkatan skill, pemerintah juga menyiapkan ekosistem yang kondusif bagi pencari kerja dan pengangguran agar bisa segera menjadi produktif, termasuk di dalamnya link and match, pemberian insentif untuk biaya pencarian kerja, job fair berkala, dan lain sebagainya. (Adv)
