Liputan6.com, Jakarta - Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK selama empat tahun lebih ini relatif tinggi yakni sebesar 72,9 persen. Angka tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK masih tinggi, di atas 70 persen," ujar peneliti CSIS Noory Okthariza saat memaparkan hasil survei nasional bertajuk 'Menjelang 17 April 2019: Pertarungan antara Elektabilitas dan Mobilisasi Pemilih', di Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Advertisement
Sementara 26,3 persen masyarakat merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK, dan 0,8 persen sisanya memilih tidak menjawab.
Okthariza menuturkan, sektor infrastruktur dan pendidikan menjadi dua hal yang paling diapresiasi oleh masyarakat, yakni 79,2 persen dan 76,6 persen. Kebijakan di sektor maritim juga mendapat apresiasi cukup baik yakni 70,6 persen.
"Sementara sektor Polhukam 64,5 persen, sektor hubungan internasional 61,9 persen), dan sektor ekonomi 61,5 persen menjadi area yang paling dianggap lemah oleh masyarakat," tuturnya.
Berdasarkan survei, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ini ditopang dengan persepsi ekonomi keluarga dan ekonomi nasional yang dianggap lebih baik dari tahun lalu. Sebanyak 50,2 persen dan 48,3 persen warga menyatakan kondisi ekonomi keluarga mereka dan ekonomi nasional membaik dibandingkan tahun lalu.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Persepsi Soal Ekonomi
Demikian pula persepsi warga akan kondisi ekonomi satu tahun ke depan yang sangat positif. Sebanyak 80,8 persen dan 77 persen warga optimis kondisi ekonomi keluarga mereka dan ekonomi nasional akan lebih baik satu tahun dari sekarang.
"Terakhir, CSIS mengevaluasi program-program ekonomi pemerintah. Terlihat bahwa program-program sosial pro-kesejahteraan seperti BPJS, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat adalah yang paling dianggap penting, yaitu 35.5 persen, jauh di atas infrastruktur yang ada di posisi kedua, yakni sekitar 18 persen," kata Okthariza.
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi listrik serta BBM ada di urutan ketiga dan keempat dengan jumlah 11,2 persen dan 10,5 persen.
"Sementara program pembagian sertifikat tanah yang banyak disampaikan pemerintah akhir-akhir ini ternyata hanya diapresiasi sekitar 2 persen saja," ucapnya.
Survei ini dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia pada periode 15-22 Maret 2019. Survei ini menggunakan sampel sebanyak 2.000 orang kemudian divalidasi menjadi 1.960 orang dengan margin of error sebesar 2,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Advertisement
