Dalam Debat Capres, Ini Beda Jokowi dan Prabowo soal Pemerintahan

Calon Presiden 01 Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan sistem digital memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Untuk itu, ia menegaskan, ke depan pihaknya akan menerapkan sistem tersebut dalam pelayanan publik.

"Ke depan diperlukan pemerintahan 'Dilan'. Digital melayani. Karena pelayanan bukan hanya melayani tapi kecepatan. Yang diperlukan pertama reformasi dalam pelayanan berbasis elektronik," kata Jokowi dalam debat capres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Selain itu, dia juga mengatakan, pelayanan yang cepat terhadap masyarakat harus menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depannya. Menurut Jokowi, teknologi saat ini memungkinkan bagi sebuah negara memberikan pelayanan yang cepat, tak peduli seberapa besar negara itu.

"Saat ini negara cepat, menguasai negara lambat. Karena itu negara kita harus cepat. Setiap perubahan yang ada, e-bugdeting, e-procurement. Sekarang semuanya betul-betul terkoneksi, dari kota, ke provinsi, dari provinsi ke pusat, saat ini semua kita sambungkan online," ucap dia.

Dengan kecepatan teknologi ini, lanjut Jokowi, maka negara dapat bekerja lebih efektif dalam merespons semua persoalan yang ada.

"Semua sudah online. Perpajakan kita semua sudah online, dari rumah saja bisa isi. Proses itu semua kita kerjakan, sehingga pusat provinsi, sambung semuanya," ucap Jokowi.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi akan dikedepankan pemerintahannya jika terpilih nanti. Menurutnya itu bisa digunakan untuk mencapai transparansi.

"Pemerintahan Prabowo-Sandi akan mengutamakan teknologi ini untuk mencapai transparansi," ucap Prabowo di arena debat Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.

Menurutnya, segala macam sistem yang diterapkan sekarang baik, tapi harus tujuannya jelas.

"Yang kita capai adalah pemerintah yang efektif dan bersih. Teknologi informasi adalah senjata ampuh untuk itu," kata Prabowo.

Dia pun berjanji dengan memanfaatkan teknologi dalam menyambut Revolusi Industri 4.0, akan menaikkan rasio pajak dari yang sudah dicapai oleh pemerintahan saat ini. Dengan memperbaiki rasio pajak, maka kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga bisa dicapai.

Namun, mantan Danjen Kopassus itu menekankan, jika teknologi itu digunakan, tetapi tidak mensejahterakan rakyat, lebih baik tidak dikedepankan.

"Yang utama itu adalah kesejahteraan rakyat," pungkasnya.