Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi segenap tumbah darah bangsa. Oleh karena itu Prabowo mempertanyakan langkah pemerintah yang penyerahkan pengelolaan bandara dan pelabuhan kepada asing.
Dalam debat Calon Presiden (Capres) Keempat 2019 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, pada Sabtu malam ini, Prabowo mengatakan bahwa sepanjang sejarah tidak ada negara manapun di dunia yang mengizinkan pelabuhan dan lapangan terbang diperasikan oleh pihak asing.
Baca Juga
Advertisement
"Bukan kita anti asing, ini mengangkut kedaulatan nasional. Kami kuatir jika pelabuhan diperasikan perusahaan asing suatu saat jika kepentingan nasional tidak cocok maka akan berhenti," kata Prabowo pada Sabtu (30/3/2019).
Menanggapi hal tersebut, Calon Presiden Nomoer Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa selama ini pemerintah mengundang investasi puhak asing untuk membangun bandara dan pelabuhan. Namun pemerintah tidak akan memberikan kedaulatan bandara dan pelabihan tersebut kepada pihak asing.
"Selama ini kami mengundang pihak asing untuk investasi di Indonesia, tetapi untuk kedaulatan tidak diberikan 1 centimeter pun," jelas Jokowi.
"Ini investasi bukan kedaulatan. Negara lain semuanya melakukan dan tidak ada masalah,"tambah dia.
Janji Jokowi Tambah Anggaran Pertahanan Saat Ekonomi RI Membaik
Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, mal pelayanan publik yang diusung dapat memberikan pelayanan publik yang cepat kepada masyarakat.
Jokowi menyampaikan hal itu saat debat capres ke-4 pada Sabtu (30/3/2019).
Jokowi menuturkan, ada mal pelayanan publik memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan pengusaha. Saat ini mal pelayanan publik sudah ada di 13 kota. Rencananya akan terus ditambah di kota-kota lain.
Selain mal pelayanan publik, Jokowi juga menyampaikan pemerintah pusat juga memiliki online single submission (OSS). Ini merupakan sistem perizinan onlin terpadu yang mempercepat layanan perizinan.
"Pemerintah pusat ada OSS. Yang dulunya urus izin enam bulan hingga satu tahun. Kini 9 izin bisa keluar dalam tiga jam,” kata dia.
BACA JUGA
Jokowi mengatakan, dengan ada mal pelayanan publik dan OSS dapat mengurangi korupsi di Indonesia.
"Dengan ini korupsi berkurang, ada transparansi, kecepatan, ada sistem," tutur dia.
Jokowi mengatakan, indeks persepsi korupsi di Indonesia sudah membaik ketimbang 1998. Ini menunjukkan ada perbaikan sistem. Jokowi menilai, untuk perbaiki sistem tersebut tidak bisa dengan cara instan.
"Korupsi tahun 1998 negara kita terkorup di Asean. Indeks persepsi korupsi 20. KPK mengatakan ini 20. Angka 2014 lebih baik 34. Indeks persepsi sekarang 38. Artinya ada perbaikan terus. Kita tidak mungkin instan bersih. Saya percaya sistem perbaiki negara ini dengan pembangunan sistem online elektronik,” kata dia.
Advertisement
