Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun tiga proyek bendungan di Sulawesi Selatan (Sulsel), yakni Bendungan Passeloreng, Karraloe dan Pamukkulu. Kehadirannya dipercaya akan meningkatkan luasan irigasi premium atau irigasi yang mendapat sumber air dari bendungan.
"Di Sulsel, masih terdapat hamparan lahan persawahan diatas 3.000 hektar yang sudah sulit ditemui di daerah lain. Produktivitasnya kita tingkatkan dengan ketersediaan air yang berkelanjutan dari bendungan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Senin (1/4/2019).
Baca Juga
Advertisement
Salah satu bendungan yang tengah dalam tahap penyelesaian akhir yakni Bendungan Paselloreng di Desa Arajang Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Konstruksi bendungan telah dimulai Juni 2015 dengan progres kini sudah 95 persen dan ditargetkan rampung Juli 2019.
Luas genangan Bendungan Paselloreng 169 hektare (ha) dengan kapasitas tampung 138 juta m3 untuk mengairi 7 ribu hektar sawah. Bendungan ini memang sengaja dibangun untuk menyiapkan air irigasi pertanian menuju swasembada pangan.
Kapasitas tampung Bendungan Passeloreng mencapai 10 kali lebih besar dibandingkan Bendungan Raknamo yang diresmikan Presiden Jokowi awal 2018 lalu, yakni sebesar 13,5 juta m3 dan lima kali lebih besar dari Bendungan Kuningan Jawa Barat yang berkapasitas 25 juta m3.
Bendungan multifungsi ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 305 liter per detik, Konservasi Sumber Daya Air, pengendalian banjir Sungai Gilireng (1002 m3/detik), perikanan air tawar, pengembangan Pariwisata, dan potensi listrik 2,5 MW.
Konstruksi Bendungan Paselloreng dikerjakan oleh PT Wijaya Karya PT Bumi Karsa, lewat Kerjasama Operasi (KSO) dengan biaya Rp 793 miliar.
Selain Bendungan Paselloreng juga tengah diselesaikan pembangunan dua bendungan lain yakni Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa dan Pamukkulu di Kabupaten Takalar yang akan menambah tampungan air total sebesar 256 juta m3.
Bendungan Karalloe mulai dibangun Desember 2013, saat ini progresnya mencapai 92 persen dan ditargetkan rampung 2019. Luas genangan 145 ha dengan kapasitas tampung sebesar 40 juta m3.
Manfaatnya akan mengairi 7 ribu ha, air baku 450 liter per detik dan potensi listrik 3-5 MW. Biaya pembangunannya sebesar Rp 568 miliar.
Sementara Bendungan Pamukkulu yang mulai dibangun bulan November 2017. Saat ini progres konstruksinya mencapai 2,8 persen. Luas genangannya 126 ha dengan kapasitas tampung 97,3 juta m3.
Manfaatnya akan mengairi irigasi seluas 6.256 ha, sumber air baku sebesar 0,13 m3 per detik, dan mengurangi banjir 2,5 m3 per detik. Biaya pembangunan Bendungan Pamukkulu Rp 1,7 triliun.
Secara nasional, Menteri Basuki menyebutkan, terdapat lahan irigasi seluas 7,3 juta ha dimana baru 11 persen yang dilayani bendungan. Sisanya mengandalkan air dari hujan atau sawah tadah hujan. "Melalui program pembangunan 65 bendungan akan meningkat menjadi 20 persen," pungkasnya.
Pemerintah Fokus Selamatkan 15 Danau demi Pasokan Air Baku
Pemerintah terus menggencarkan upaya revitalisasi ketersediaan air baku di Indonesia. Salah satunya dengan menandatangani nota kesepahaman tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (26/3/2019).
Pada kesempatan tersebut, hadir beberapa pejabat nasional yang turut membubuhkan teken, antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siri Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 15 danau prioritas nasional yang hendak diselamatkan pemerintah. Kementerian PUPR telah membenahi 10 danau diantaranya.
"Sebetulnya dari 15 (danau) prioritas itu 10 sudah kita sentuh. Misalnya, Danau Tondano, Limboto, kita bikin tanggul-tanggul supaya masyarakat tidak merambah ke badan danau," ucap dia di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Berdasarkan data yang Liputan6.com peroleh dari Kementerian PUPR, 10 danau tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Maninjau dan Danau Kerinci (Sumatera Barat), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Kaskade Mahakam (Kalimantan Timur), Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Poso (Sulawesi Tengah), serta Danau Sentani (Papua).
Sedangkan 5 danau lainnya yang belum tersentuh antara lain Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Rawa Dano (Banten), Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Batur (Bali), dan Danau Matani (Sulawesi Selatan).
Lebih lanjut, Menteri Basuki menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, hingga institusi dan lembaga lainnya ini akan mempermudah upaya melestarikan danau sehingga fungsi ekonominya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
"Sebelumnya kami di situ merasa sendiri. Mungkin yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan ini, kita ingin dikeroyok, coba kita pakai konsep Citarum Harum. Dikomando oleh pak Gubernur, nanti disitu ada PUPR, ada (pemerintah) kabupaten, ada Kodam, ada Polda, dan lain-lain," tuturnya.
Advertisement
