Liputan6.com, Jakarta - Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pihaknya ingin pemilu serentak 2019 berjalan adil tanpa ada kecurangan. Jika terbukti ada kecurangan, pihaknya akan menggugat hingga ke tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor Interpol, tergantung bagian hukum. Kami mau lapor ke International Court of Justice, kami lapor ke Geneva, human rights, kami lapor PBB, ke semua pihak," kata Hashim saat ditemui di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (1/4/2019).
Advertisement
Hasyim menegaskan pijaknya siap menempuh semua jalur dan melaporkan ke semua olembaga yang sah. "Kalau ada kecurangan yang tidak ditangani dengan baik kami laporkan ke semua pihak. PBB, UNSC, semua pihak yang sah," sambungnya.
BPN, lanjut Hashim, tidak akan mentolerir jika terjadi kecurangan. Apalagi, saat ini pihaknya menyoroti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah. Menurutnya wajar, bila rakyat marah jika hasil pemilu berasal dari kecurangan.
"Karena kecurangan itu pidana. Kalau ada bukti kecurangan kami tidak akan menerima dan kami tidak akan tolerir. Kalau people power itu sah juga rakyat punya kuasa menunjukkan ketidakpuasan rakyat," ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mencontohkan kecurangan pemilu di Thailand yang dilakukan oleh petahana. Kecurangan seperti itu menurutnya bisa saja terjadi di negara lain termasuk Indonesia.
"Ini di Thailand hampir beberapa LSM internasional persoalkan keabsahan pemilu Thailand yang dilakukan petahana di Thailand. Dan ada juga di tempat-tempat lain," tandasnya.
