DMI: Jangan Buat Agenda Politik di Masjid

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah dugaan aktivitas kampanye yang dilakukan di sejumlah rumah ibadah, seperti masjid. Padahal, dalam aturan sudah jelas, tempat ibadah merupakan kawasan terlarang untuk berkampanye.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Syafruddin menegaskan masjid sebagai tempat suci umat muslim harus terbebas dari kegiatan politik praktis.

"Saya meminta pengurus masjid untuk menjaga masjid sebagai tempat suci rumah Allah menjadi tempat netral tidak untuk kegiatan politik praktis,” kata Syafruddin saat memberikan keterangan pers usai memimpin rapat harian DMI di Jakarta, Senin, 1 April 2019.

Dia meminta pengurus masjid, mulai dari  marbot, takmir, ikatan imam masjid, ikatan khatib masjid dan juga ikatan remaja dan pemuda masjid menjaga kesucian masjid dari kegiatan politik. 

"Umat Islam harus bersatu ditengah konstelasi politik untuk menjaga kesucian masjid," ujar Syafruddin yang juga menjabat Menteri PANRB.

Untuk itu, dia mengajak umat muslim untuk menjaga suasana agar terus kondusif dan damai. Sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan polemik.

Mantan Wakapolri ini mengakui sudah banyak laporan dari daerah terkait pemanfaatan masjid untuk kegiatan yang tidak seharusnya. Namun DMI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan.

"Sudah banyak laporan masuk, DMI tidak dapat melakukan penindakan. Untuk DMI menghimbau semua pihak untuk mengunakan masjid sebagai tempat beribadah yang nyaman," ungkap Syafruddin.