Liputan6.com, Batam - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan, perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) tetap berlaku di Batam.
JK menilai, masalah yang terjadi saat ini dualisme kepemimpinan, sehingga hal tersebut yang diperbaiki.
"FTZ tidak jauh berbeda dengan kawasan ekonomi khusus (KEK), tapi kita tetap berprinsip FTZ tetap berlaku di Batam. Yang kita perbaiki adalah dualisme dan tidak ada keluhan pengusaha atas perizinan yang ganda di BP dan Pemerintah Kota (Pemkot),” tutur JK dalam Rakornas APINDO di Swis Bell Hotel, Selasa (2/4/2019) di Batam.
JK menuturkan, Batam ini punya kelebihan dekat dengan Singapura, sehingga dapat menjadi hub. Selain itu, Batam memiliki kelebihan jika menerapkan status kawasan ekonomi khusus (KEK) dibandingkan KEK lain.
Baca Juga
Advertisement
Oleh karena itu, JK mengatakan, dualisme kepemimpinan di Batam akan segera diselesaikan. Mengingat hal tersebut dikeluhkan pengusaha.
"Dalam waktu singkat status BP Batam ini akan kita selesaikan dengan mengangkat Wali Kota Batam sebagai pejabat Ex Officio Kepala BP Batam," ujar JK.
Pengangkatan tersebut, menurut JK akan dilakukan usai proses pemilihan umum (Pemilu) 2019 selesai.
"Tidak dalam waktu lama akan selesai. Pastinya, setelah pemilu supaya konsentrasi kampanye tidak terganggu. FTZ tetap berjalan, hanya kepalanya saja yang berganti dan dirangkap oleh Wali Kota Batam," tegas dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan,meski ada perubahan dalam struktur BP Batam versi ex officio, struktur yang ada tidak akan banyak berubah.
"Strukturnya tidak akan banyak yang berubah. Ada wakil dan deputi serta sebagainya. Hanya Kepala-nya saja yang dirangkap oleh Wali Kota Batam," ujar dia.
Adapun meniadakan dualisme kepemimpinan untuk mempermudah izin dan tidak adanya tumpang tindih.
Persiapan Pemerintah Sebelum Lantik Walikota Jadi Kepala BP Batam
Sebelumnya, Pemerintah telah memutuskan untuk melebur kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk meresmikan ex officio tersebut.
"Ini proses. yang paling penting harus dipahami, tidak hanya sekadar bagaimana Walikota nanti langsung merangkap sebagai BP Batam. Justru yang penting adalah bagaimana keseluruhan aspek-aspek operasional," kata dia saat ditemui di Mal Pelayanan Publik Batam, Batam, Jumat 1 Februari 2019.
Dia menjelaskan, banyak hal-hal teknis antara Pemkot dan BP Batam yang perlu dibahas sebelum digabungkan. Meski sebetulnya tugas dan fungsi keduanya tidak jauh berbeda tapi masih tetap merupakan lembaga yang terpisah.
"Teknisnya harus menyesuaikan dengan itu. Tidak terlalu berbeda sebenarnya, karena sekarang existing yang ada kelembagaannya masih ada 2," ujar dia.
Kendati demikian, dia menegaskan hal-hal yang menyangkut izin investasi akan tetap diprioritaskan tanpa terpengaruh proses peleburan kepemimpinan tersebut.
"Operasionalnya sudah di depan mata, main plan, investasi yang sekarang," ujar dia.
Dia menambahkan, hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah menyelaraskan tugas Walikota Batam sebagai kepala daerah dan juga pemimpin BP Batam. Dipastikan harus ada yang mengisi jabatan sebagai wakil kepala di BP Batam.
"Mendesain bagaimana idealnya Batam yang existing sekarang nanti walikotanya rangkap BP Batam. Contoh nanti kita coba bikin struktur wakil kepala, itu masih kita kaji terus nanti karena operasionalnya pak walikota nanti pasti akan banyak kesibukan juga mengelola administrasi pemerintahan di sini. Itu pemikiran-pemikiran yang memang harus kita siapkan dari awal," ujar dia.
Dia menegaskan, pihaknya akan berusaha menyelesaikan hal-hal tersebut secepat mungkin. Namun, dia tidak dapat memastikan pelantikan Walikota Batam sebagai pemimpin BP Batam.
"Kami janji akan kami kebut tapi tetap harus perlu waktu untuk pembahasan. Kita akan menyiapkan bagaimana desain yang ideal untuk Batam. Ini dalam rangka tiap minggu ke sini (Batam) bahas itu terus," ujar dia.
Dia juga menyebutkan, tidak akan berpatokan pada pemilihan presiden (Pilpres) yang jatuh pada April nanti.
"Kita tidak pernah mempertimbangkan apakah sesudah atau sebelum (pilpres selesainya). Kami yang penting kerja keras, kami kejar terus penyelesaiannya," ujar dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
