Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan, pimpinan DPD kedepan seharusnya diemban oleh sosok yang memang pantas.
Terkait hal tersebut, menurutnya dipercayakan kepada pemilih hingga memenuhi syarat perolehan suara tertentu berdasarkan hasil Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Advertisement
Pernyataan Lucius tersebut terkait Nono Sampono yang dikabarkan hendak deklarasi sebagai Pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Nono sepaket dengan Lanyalla M Mattalitti, Elviana, dan Tamsil Limrung.
Sedangkan, Lucius mencurigai, ada transaksi tertentu mengkondisikan Nono tetap lolos mendapatkan satu kursi di DPD RI tanpa melalui penyelesaian gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.
Nono sebelumnya tiba-tiba mencabut gugatan PHPU, sementara Mirati Dewaningsih yang mendapat perolehan satu kursi DPD Provinsi Maluku sebagai pihak terkait sengketa Nono, juga mendadak mengundurkan diri.
"Jangan sampai orang yang mestinya tidak terpilih kalah di pemilu, tetapi dengan cara tertentu bisa ditetapkan sebagai anggota DPD. Malah diberikan kursi Ketua atau wakil ketua DPD, dimana rasionalitasnya?," ujar Lucius melalui keterangan tertulis, Selasa (18/6/2024).
Sebelumnya, Lucius juga meminta, Bawaslu dan KPU untuk memeriksa Mirati dan Nono. Hal ini, lanjutnya, sekaligus untuk memastikan kualitas hasil Pemilu khususnya Anggota DPD RI terjaga kualitasnya.
"Ini sih aneh banget. Miranti yang sudah pasti mendapatkan kursi DPD memilih mundur setelah Nono yang semula ingin menggusurnya melalui PHPU batal melanjutkankan proses di MK. Kok seperti ada hubungan sebab akibat gitu ya," ucap dia.
"Nono seolah-olah membatalkan gugatan karena sudah bersepakat dengan Miranti di luar proses MK? Rasanya ngga mungkin banget deh, Miranti mundur setelah memastikan diri siap dilantik sebagai anggota DPD," jelas Lucius.
Beredar Surat Deklarasi Pimpinan, KPU Sebut Belum Bisa Proses Pengganti Mirati Dewaningsih Jadi Anggota DPD RI
Sebelumnya, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Idham Holik menyebut, belum bisa memproses pengganti Mirati Dewaningsih sebagai Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029.
Pasalnya, kata dia, sejauh ini KPU belum menerima surat klarifikasi Mirati. Pernyataan Idham untuk menanggapi surat undangan deklarasi pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
"Harus menunggu klarifikasi terlebih dahulu dari KPU Maluku. KPU sendiri sudah menerima surat pengunduran Mirati Dewaningsih sebagai Anggota DPD RI terpilih daerah perwakilan Maluku," ujar Idham melalui keterangan tertulis, Selasa (18/6/2024).
Meski begitu, lanjut dia, KPU belum dapat memutuskan status Mirati melepas jabatan DPD sebelum menerima klarifikasi resmi dari KPU Maluku terkait keputusan Mirati.
"Informasi yang kami terima baru 20 Juni 2024 yang bersangkutan (Mirati) baru tiba di Indonesia sehabis menunaikan ibadah haji," ucap Idham.
Idham mengatakan, sudah mengirimkan surat ke KPU Maluku untuk meminta klarifikasi Mirati soal pengunduran dirinya.
"Selanjutnya KPU Provinsi Maluku agar melaporkan hasil klarifikasi dan menyampaikan berita acara klarifikasi," ucapnya.
Idham menjelaskan, setelah menerima klarifikasi dari Miranti, KPU memiliki waktu tiga hari untuk menyampaikan berita acara.
"KPU paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan klarifikasi," tandas Idham.
Advertisement
Beredar Surat Deklarasi
Sebelumnya, dalam surat deklarasi yang beredar, ada nama Nono Sampono sebagai salah satu calon pimpinan DPD RI. Sementara, Nono dinyatakan gagal melenggang menjadi senator ke Senayan oleh KPU karena dari 11 kabupaten/kota hanya meraih sebanyak 84.660 suara.
Hal itu berdasarkan hasil rakapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Maluku khusus untuk DPD RI, Selasa 19 Maret 2024.
Jumlah suara dimiliki Nomo yang kini menjabat Wakil Ketua DPD itu berada di urutan kelima setelah nama Mirati Dewaningsih di urutan keempat. Mirati yang juga caleg petahana ini berhasil mengumpulkan sebangak 85.690 suara. Selisih 1.030 suara dari Nono.
