Liputan6.com, Jakarta - Indonesia terus berupaya melawan kampanye hitam yang dilancarkan oleh Uni Eropa terhadap produk sawit.
Dalam menjalankan upaya perlawanan dan protes, Indonesia tidak hanya bergerak sendiri tapi juga terlibat dengan negara-negara lain yang juga dirugikan oleh kebijakan Uni Eropa.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, baru-baru ini Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menandatangani surat bersama PM Malaysia, Mahathir Mohamad. Surat tersebut akan dilayangkan ke pihak Uni Eropa.
"Soal sawit kemarin presiden sudah tandatangani surat bersama antara presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mahathir," kata dia, dalam acara Coffee Morning, di Kantornya, Jakarta, Senin (8/4/2019).
Baca Juga
Advertisement
Menurut mantan Menko Polhukam ini, surat yang ditandatangani Presiden Jokowi tersebut, berisikan poin-poin keberatan terhadap rencana Uni Eropa mem-band produk sawit.
"Tentang keberatan kita terhadap rencana Uni Eropa mem-band sawit Indonesia, atau sawit dunia lah," ujar dia.
Luhut pun menegaskan pemerintah memandang rencana Uni Eropa melarang produk sawit adalah persoalan serius. Sebab berkaitan dengan hajat hidup sekitar 20 juta petani sawit di Indonesia.
"Dari kaca mata kita itu menyangkut nasib 20 juta petani," kata dia.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Filipina Ajak RI dan Malaysia Lawan Praktik Dumping Minyak Kelapa Sawit
Sebelumnya, Pemerintah Filipina mengatakan pada hari Kamis, bahwa mereka akan membentuk "kelompok kerja teknis" dengan Malaysia dan Indonesia untuk mengatasi isu penyelundupan dan dumping minyak sawit, yang memicu penurunan signifikan harga komiditi terkait.
Menteri Pertanian Filipina Emmanuel Pinol mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa ia bertemu dengan perwakilan pemerintah Malaysia dan Indonesia pada hari Rabu di Manila, setelah pekan lalu membahas larangan sementara pada impor minyak kelapa sawit oleh dua produsen terbesar dunia.
Dikutip dari The Straits Times pada Jumat 29 Maret 2019, Pinol meminta kepada pejabat Malaysia dan Indonesia untuk menjaga ekspor minyak kelapa sawit mereka ke Filipina, pada tingkat yang tidak akan merugikan industri kopra dan kelapa sawit lokal.
Di lain pihak, pejabat Kementerian Perdagangan Indonesia, Pradnyawati, mengkonfirmasi bahwa ketiga negara akan "menghitung ulang kebutuhan impor Filipina untuk menghindari kelebihan pasokan", dan membahas masalah yang terkait dengan rantai pasokan kelapa sawit.
Advertisement
Selanjutnya
Namun, tidak ada tanggapan langsung dari pejabat pemerintah Malaysia terhadap pernyataan Pinol tersebut.
Pinol mengatakan dalam sebuah unggahan Facebook pada 22 Maret, ia sedang mencari larangan sementara atas minyak sawit Malaysia dan Indonesia, karena petani kelapa dan kelapa sawit lokal dipengaruhi oleh harga "sangat rendah" akibat isu "dumping" komoditas tersebut.
Dia juga mengatakan bahwa Filipina telah meminta Malaysia dan Indonesia untuk memeriksa laporan penyelundupan minyak mentah dan minyak kelapa sawit olahan ke Filipina.
Dia juga mendesak Indonesia dan Malaysia agar membuka pasar mereka untuk produk-produk dari Filipina, terutama yang berbasis kelapa, guna "memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan".
